Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Pertanyakan Draf Perubahan Raperda Penyertaaan Modal PUD

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
EDUPARK: Salah satu wahana pesawat terbang yang dikelola PUD Aneka Usaha. DPRD Karanganyar mempertanyakan pesawat terbang dan helikopter yang belum dimasukkan kedalam aset BUD. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
EDUPARK: Salah satu wahana pesawat terbang yang dikelola PUD Aneka Usaha. DPRD Karanganyar mempertanyakan pesawat terbang dan helikopter yang belum dimasukkan kedalam aset BUD. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARKARANGANYAR.COM – DPRD Karanganyar mempertanyakan draf perubahan atas penyertaan modal yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (PUD) Aneka Usaha yang dinilai janggal. Lantaran, sampai saat ini, PUD Aneka Usaha belum pernah memasukan nilai aset terhadap satu unit pesawat terbang dan dua unit helikopter di taman Edupark.

Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Karanganyar Bobby Aditya Putra meminta, draf usulan raperda terhadap perubahan penyertaan modal yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap PUD Aneka Usaha bisa dikaji ulang dan diperbaiki.

”Kami mempertanyakan penyertaan modal untuk PUD Aneka Usaha. Karena sebelumnya draf usulan raperda itu sudah ada, kenapa ini dibuat baru lagi dan ada tambahan untuk penyertaan modal yang berasal dari nilai satu unit pesawat dan dua helikopter itu. Pertanyaannya, usulan perubahan ini apakah berdiri sendiri, atau sudah termasuk dalam draf perubahan raperda yang sebelumnya,” tanya Bobby.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga mempertanyakan terkait nilai appraisal terhadap satu unit bekas pesawat terbang dan bekas dua helikopter senilai mencapai Rp 1,4 miliar.

”Padahal barang-barang itu (satu pesawat terbang dan dua helicopter,Red) sudah usang dan tidak ada fungsinya lagi, terus muncul harga appraisal sebesar itu dari mana. Kami minta agar draf hasil appraisal itu untuk bisa dilampirkan, dalam perubahan raperda ini,” tegasnya.

Bobby menambahkan, satu unit pesawat terbang dan dua unit helikopter belum dimasukan kedalam aset milik PUD. Sehingga menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK). ”Malah kemarin dari pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tiga barang tersebut jadi temuan, karena belum tercatat sama sekali menjadi aset dari PUD,” lanjutnya.

Pemkab juga mengusulkan perubahan reperda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, investasi pemerintah daerah, penyelenggaraan jasa konstruksi, pengelolaan sampah, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2023-2053, penyelenggaraan perizinan, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2007 tentang perusahan air minum Kabupaten Karanganyar.

”Kami mengharapkan agar delapan raperda tersebut selanjutnya dapat disetujui dibahas, akhirnya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda),” terang Bupati Karanganyar Juliyatmono saat rapat paripurna di DPRD beberapa waktu lalu. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Jalur Pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto Karanganyar Resmi Kembali Dibuka, Ini Aturan bagi Pendaki

Jalur Pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto Karanganyar Resmi Kembali Dibuka, Ini Aturan bagi Pendaki

Jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto, Jenawi, Karanganyar kembali dibuka per Sabtu (14/11/2026).

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer