Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
DPRD Karanganyar Pertanyakan Draf Perubahan Raperda Penyertaaan Modal PUD

Penulis: Damianus Bram❯

Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Karanganyar Bobby Aditya Putra meminta, draf usulan raperda terhadap perubahan penyertaan modal yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap PUD Aneka Usaha bisa dikaji ulang dan diperbaiki.
”Kami mempertanyakan penyertaan modal untuk PUD Aneka Usaha. Karena sebelumnya draf usulan raperda itu sudah ada, kenapa ini dibuat baru lagi dan ada tambahan untuk penyertaan modal yang berasal dari nilai satu unit pesawat dan dua helikopter itu. Pertanyaannya, usulan perubahan ini apakah berdiri sendiri, atau sudah termasuk dalam draf perubahan raperda yang sebelumnya,” tanya Bobby.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga mempertanyakan terkait nilai appraisal terhadap satu unit bekas pesawat terbang dan bekas dua helikopter senilai mencapai Rp 1,4 miliar.
”Padahal barang-barang itu (satu pesawat terbang dan dua helicopter,Red) sudah usang dan tidak ada fungsinya lagi, terus muncul harga appraisal sebesar itu dari mana. Kami minta agar draf hasil appraisal itu untuk bisa dilampirkan, dalam perubahan raperda ini,” tegasnya.
Bobby menambahkan, satu unit pesawat terbang dan dua unit helikopter belum dimasukan kedalam aset milik PUD. Sehingga menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK). ”Malah kemarin dari pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tiga barang tersebut jadi temuan, karena belum tercatat sama sekali menjadi aset dari PUD,” lanjutnya.
Pemkab juga mengusulkan perubahan reperda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, investasi pemerintah daerah, penyelenggaraan jasa konstruksi, pengelolaan sampah, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2023-2053, penyelenggaraan perizinan, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2007 tentang perusahan air minum Kabupaten Karanganyar.
”Kami mengharapkan agar delapan raperda tersebut selanjutnya dapat disetujui dibahas, akhirnya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda),” terang Bupati Karanganyar Juliyatmono saat rapat paripurna di DPRD beberapa waktu lalu. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



