Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Sundoro Budi Karyanto mengungkapkan, delapan desa yang batal terima bankeu melalui aspirasi anggota DPRD dan hibah bupati-wakil bupati tersebut di antaranya Desa Ploso, Giriwoyo, Sedayu, Gemantar, Malangjiwan, Paulan, Kragan, dan Anggrasmanis.
”Untuk desa yang belum masuk atau belum mendapatkan, nanti diharapkan bisa mengusulkan di anggaran perubahan 2023 ini,” terang Sundoro, kemarin (21/6/2023).
Sundoro menambahkan, anggaran bankeu Rp 51,1 miliar saat ini sudah berada di bank untuk segera diproses pencairannya. Anggaran tersebut akan digunakan di 1.075 titik kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana di 154 desa.
”Penggunaan bantuan ini ditujukan untuk kegiatan masyarakat, dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerinta dan memberikan kontribusi peningkatan dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat,” paparnya.
Sundoro mengungkapkan, delapan desa tersebut kemungkinan belum memiliki akses atau kedekatan dengan mereka yang memiliki anggaran aspirasi tersebut.
”Rata-rata bankeu kabupaten itu dominan bersumber dari aspirasi DPRD, kemungkinan beberapa desa tersebut kurang ada kedekatan dengan pemberi aspirasi tersebut,” ujar Sundoro.
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengharapkan agar pemerintah desa bisa melaksanakan kegiatan yang bersumber dari aspirasi DPRD dan dana hibah tersebut dengan baik. Dengan harapan memiliki dampak positif bagi kemajuan desa.
”Kerjakan sesuai dengan peruntukannya, tidak terlalu besar anggaran yang ada di desa-desa itu. Makanya tolong digarap atau dikerjakan dengan sebaik-baiknya, untuk administrasi disiapkan dengan sangat baik, agar nanti tidak ada permasalahan,” tegas bupati. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




