
RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar resmi mengajukan usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Total ada 3.053 formasi yang diajukan untuk tahun ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karanganyar Nur Aini Farida mengungkapkan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang membuka peluang skema kerja paruh waktu bagi PPPK baik yang sudah masuk ke data base maupun belum.
”Pemkab Karanganyar mengajukan sebanyak 3.053 formasi PPPK paruh waktu ke BKN. Usulan ini kami sesuaikan dengan kondisidi daerah, yakni dimana pegawai non ASN yang terdata dalam BKN, dan R4 adalah Non ASN yang belum terdaftar di BKN,” terang Nur Aini Farida, Kamis (27/8/2025).
Menurutnya, skema paruh waktu ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan anggaran daerah dalam mengangkat pegawai penuh waktu, sekaligus membuka kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat. Dimana jumlah usulan R3 yakni sebanyak 2292 dan usulan untuk R4 yakni 761.
”Dengan adanya PPPK paruh waktu, pemerintah daerah tetap bisa memenuhi kebutuhan pegawai dan juga bisa menjadi peluang bagi para tenaga honorer di Karanganyar,” imbuhnya.
Saat ini, usulan tersebut tengah diproses di pemerintah pusat. Pemkab Karanganyar masih menunggu persetujuan resmi dari BKN sebelum dilakukan tahapan seleksi.
”Kami berharap, usulan ini dapat segera disetujui. Sehingga proses rekrutmen bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah. Tentunya kita optimis karena itu adalah perintah dari pemerintah pusat,” jelas Nur Aini.
Jika disetujui, PPPK paruh waktu yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (rud/adi)




