Langgar Administrasi, Sejumlah Proyek Aspirasi DPRD di Karanganyar Dicoret
RADARSOLO.COM – Kucuran bantuan keuangan desa di Kabupaten Karanganyar tahun ini mencapai Rp 109,19 miliar.
Namun, sejumlah proyek fisik yang diusulkan melalui jalur aspirasi anggota DPRD atau pokok-pokok pikiran (pokir) justru terancam gagal cair.
Hal itu setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Karanganyar melakukan verifikasi faktual terhadap usulan bantuan kabupaten (bankab).
Baca Juga: Jlantah Fair 2026 Hidupkan Waduk Jlantah lewat Seni, Kuliner hingga Gotong Royong Warga Jatiyoso
Dari total Rp 45 miliar bankab yang dialokasikan untuk 139 desa, ditemukan sejumlah lokasi proyek yang dinilai tidak memenuhi ketentuan administrasi.
Kepala Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulistyono membenarkan adanya usulan yang ditandai merah, sehingga tidak dapat diproses pencairannya.
Padahal, surat keputusan (SK) penetapan penerima bantuan telah diterbitkan dan proses pencairan tengah diajukan melalui badan keuangan daerah (BKD).
”SK penetapan sebenarnya sudah ada dan prosesnya saat ini pengajuan pencairan ke rekening desa melalui BKD. Namun dari hasil pencermatan dan verifikasi lapangan, ada beberapa usulan lokasi yang ditandai merah dan tidak bisa diproses pencairannya,” kata Heru, Kamis (27/8/2026).
Menurut dia, terdapat dua persoalan utama yang membuat sejumlah proyek aspirasi tersebut tersandung.
Pertama, status lahan yang menjadi lokasi pembangunan belum tercatat secara sah sebagai aset Pemkab Karanganyar maupun aset desa.
