Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Digitalisasi Pasar Tradisional dan Penataan Objek Wisata

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
WAJAH BARU: Objek wisata pemandian Jolotundo di Desa Jambeyan, Kecamatan Karanganom usai direhab Disporapar Klaten memanfaatkan DAK. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
WAJAH BARU: Objek wisata pemandian Jolotundo di Desa Jambeyan, Kecamatan Karanganom usai direhab Disporapar Klaten memanfaatkan DAK. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
KLATEN - Berbagai upaya dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klaten, untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Seperti yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DKUMKP) Klaten. Melalui digitalisasi pasar tradisional dengan e-retribusi.

“Kami sudah menerapkan di Pasar Gayamprit sebagai pilot project  e-retribusi. Sampai saat ini terus kami kaji pelaksanaannya. Sejauh mana efektivitasnya, sebelum akhirnya diterapkan di seluruh pasar tradisional,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, DKUMKP Klaten Joko Purnomo, Rabu (29/6).

Sejauh ini penerapan e-retribusi masih menemui sejumlah kendala. Di antaranya harus menggunakan tiga aplikasi yang dikembangkan perbankan, vendor, dan milik DKUMKP sendiri. Jika terjadi permasalahan pada salah satunya, harus menyinkronkan ketiga aplikasi tersebut. Alahasil membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.

“Padahal e-retribusi setiap hari terus jalan. Ini sedang mencari cara yang tepat untuk diterapkan di pasar tradisional. Agar bisa mendukung penerimaan retribusi daerah,” imbuhnya.

Selain itu, upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah juga digenjot lewat dua peraturan daerah (perda) baru. Yakni Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Penerapan dua perda baru ini untuk membedakan mekanisme penarikan retribusi di pasar tradisional. Jika sebelumnya pedagang los tetap dan oprokan ditarik tiap hari dengan karcis, diubah per bulan selayaknya pedagang kios.

“Disesuaikan ukuran tempat berjualan dan kelas pasarnya. Sehingga setiap bulan sudah jelas retribusi yang harus dibayar. Karena sudah ada ketetapannya. Ini untuk menimalkan penyimpangan di lapangan dan memaksimalkan retribusi,” urainya.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan, Olahraga, dan Parwisata (Disporapar) Klaten ikut menggenjot PAD lewat kunjungan wisata. Terutama objek wisata yang dikelola pemkab. Di antaranya Bukit Sidoguro, pemandian Jolotundo, dan Obyek Mata Air Cokro (OMAC).

“Kami fokus menambah spot-spot baru untuk menarik wisatawan. Tahun ini di Bukit Sidoguro kembali ditambah fasilitasnya. Penataan sudah ketiga kalinya, memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat,” terang Kepala Disporapar Klaten Sri Nugroho.

Penataan juga menyasar pemandian Jolotundo di Desa Jambeyan, Karanganom. Kini bersolek dengan wajah lebih modern. Didukung plaza kuliner untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Harapannya bisa bersaing dengan objek wisata lainnya yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDes).

Terkait penataan OMAC, akan digeber pada 2023. Saat ini sedang pengajuan anggaran ke pemerintah pusat. Harapannya, OMAC menjelma menjadi objek wisata air yang menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

“Kami juga ingin mengaktifkan forum komunikasi di eks Karesidenan Surakarta, yang sebelumnya vakum. Bisa jadi media promosi, untuk mengenalkan berbagai destinasi wisata di Klaten,” bebernya. (ren/fer/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Karanganyar Beri Catatan Penerapan E-Retribusi bagi PKL

DPRD Karanganyar Beri Catatan Penerapan E-Retribusi bagi PKL

Belum semua PKL terbiasa dengan sistem digital e-retribusi. Hal itu jadi catatan Komisi B DPRD Karanganyar.

PKL Taman Pancasila Jadi Pilot Project E-Retribusi di Karanganyar

PKL Taman Pancasila Jadi Pilot Project E-Retribusi di Karanganyar

E-retribusi mulai diterapkan bagi PKL Taman Pancasila Karanganyar. Inovasi tersebut untuk menekan kebocoran PAD.

Buntut Kasus Korupsi Retribusi PKL, Pemkab Karanganyar Siapkan E-Retribusi

Buntut Kasus Korupsi Retribusi PKL, Pemkab Karanganyar Siapkan E-Retribusi

Siap-siap. Retribusi PKL di Kota Karanganyar akan beralih ke sistem elektronik. Hal itu mencegah kebocoran PAD.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer