Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendapatan Pajak Daerah Ditarget Rp 126 M

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
DIPANTAU: Truk muatan tanah uruk untuk Jalan Tol Solo-Jogja yang melintas di Jalan Wedi-Bayat menjadi objek pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
DIPANTAU: Truk muatan tanah uruk untuk Jalan Tol Solo-Jogja yang melintas di Jalan Wedi-Bayat menjadi objek pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menargetkan pendapatan di sektor pajak daerah pada tahun ini sebesar Rp 126 miliar. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten pun optimis tercapai. Hal ini berkaca dari pencapaian pada tahun sebelumnya.

”Untuk 2022 dari sisi pendapatan memang mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Dari awalnya pada APBD murni kami menargetkan Rp 113 miliar kemudian dalam perubahan dinaikan menjadi Rp 134 miliar. Tetapi juga mampu melampauinya,” ucap Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan BPKPAD Klaten Harjanto Heri Wibowo, Rabu (1/3/2023).

Harjanto menyebutkan, pendapatan pajak daerah pada 2022 mampu mencapai Rp 146 miliar. Artinya, mampu melampau sekira Rp 12 miliar dari target sebelumnya. Maka itu, pihaknta yakin pajak daerah tahun ini bisa tercapai dari target yang ditetapkan.

”Ketika 2022 untuk pemulihan ekonomi sudah terasa. Tapi pada tahun ini kami tetap agak hati-hati dengan adanya informasi berita terkait resesi. Mudah-mudahan tidak berpengaruh nantinya,” tambah Harjanto.

Dia mengungkapkan, apabila realisasi pendapatan pajak daerah mampu melampaui Rp 126 miliar, maka targetnya disesuaikan. Direncanakan ditargetkan di atas realisasi 2022. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari semakin membaiknya perekonomian Klaten paska pandemi Covid-19.

”Ada potensi kenaikan dengan menggeliatnya ekonomi. Seperti bertumbuhnya rumah makan di Klaten. Untuk realisasi dari pajak restoran sendiri pada 2022 mencapai Rp 9,9 miliar dari target Rp 7,5 miliar,” ucap Harjanto.

Begitu juga untuk pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) menjadi perhatian BPKPAD. Meski realisasi dari MBLB pada 2022 bisa mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 1 miliar, tetapi pada tahun ini tetap digenjot. Mengingat aktivitas dari mobilitas truk pengangkut tanah uruk untuk Jalan Tol Solo-Jogja cukup tinggi.

Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya sebelumnya mengungkapkan, Pemkab Klaten terus melakukan optimalisasi pajak MBLB. Terutama atas kegiatan penambangan yang dilakukan di Kota Bersinar.

”Ini sebagai tindaklanjut dari Perda Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Sudah ada rincian dan rumusan untuk penarikan pajak MBLB itu. Sedangkan untuk perizinan bukan menjadi kewenangan kami tapi didelegasikan ke provinsi,” tandasnya. (ren/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pedas! Dokter Tirta Sindir Sikap Rakyat yang Mati-Matian Membela Pejabat

Pedas! Dokter Tirta Sindir Sikap Rakyat yang Mati-Matian Membela Pejabat

dr. Tirta menyindir masyarakat yang berlebihan membela pejabat dan mengingatkan pentingnya peran rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Windah Basudara Kritik Wacana Pajak Tukang Cukur dan Tukang Pijat, Singgung Pekerja Harian

Windah Basudara Kritik Wacana Pajak Tukang Cukur dan Tukang Pijat, Singgung Pekerja Harian

buatkan deskripsi singkat Windah Basudara menyoroti wacana pajak jasa tukang cukur dan tukang pijat yang dinilai perlu mempertimbangkan kondisi pekerja harian.

Dolar Tembus Rp18 Ribu, Harga Mie Instan Jadi Sorotan

Dolar Tembus Rp18 Ribu, Harga Mie Instan Jadi Sorotan

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS hingga menembus Rp18 ribu menjadi sorotan di tengah meningkatnya perhatian terhadap harga kebutuhan sehari-hari. Mulai dari Indomie Goreng yang dijual Rp4.000 per bungkus.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer