Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Untuk di Klaten, TKD yang kena jalan tol sebanyak 212 bidang. Namun baru sekira 80 persen sudah dibayarkan,” ucap Kasi Pengadaan Tanah, BPN Kabupaten Klaten, Sulistiyono, Senin (29/5/2023).
Pria yang akrab dipanggil Sulis ini menjelaskan, tanah aset desa bisa dibayarkan dengan uang sesuai dengan aturan yang ada. Dikarenakan apabila dibayarkan berupa tanah pengganti membuat pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) Jalan Tol Solo-Jogja kesulitan mencari tanah pengganti.
Menurut Sulit, pihak yang lebih tahu untuk mencari tanah pengganti di desanya adalah pemerintah desa (Pemdes) setempat. Maka itu diserahkan ke pemdes yang nantinya juga akan dilakukan appraisal. Termasuk mengukur dari luas tanah pengganti tersebut.
”Proses pembayaran untuk TKD yang terkena jalan tol memang cukup lama. Soalnya harus mendapatkan izin dari gubernur juga. Ada peta bidang dan penilaian dari appraisal juga sehingga luas tanah yang kena jelas,” tambahnya.
Sulis pun optimistis, target pembayaran UGR untuk TKD yang terdampak PSN bisa selesai pada tahun ini. Terlebih lagi pihaknya juga masih menunggu validasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Mengingat beberapa bidang ada yang belum cair juga.
Sementara itu, tiga bidang TKD milik Pemerintah Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen diterjang Jalan Tol Solo-Jogja. Pemdes setempat mendapatkan UGR senilai Rp 7,3 miliar yang prosesnya sudah dilaksanakan pada 24 Mei lalu di Kantor BPN Klaten.
”Total keseluruhan kami dapat sekira Rp 7,3 miliar. Untuk luas TKD yang terkena proyek tol sekira 11.400 meter persegi. Ini kami sudah cari TKD pengganti,” ucap Kepala Desa (Kades) Ngawen, Shofik Ujiyanto.
Shofik menjelaskan, untuk tiga bidang TKD yang terkena proyek Jalan Tol Solo-Jogja itu masing-masing memiliki luas 3.807 meter persegi, 1.182 meter persegi dan 6.500 meter persegi. Sesuai dengan musyawarah, pemdes akan membeli TKD pengganti sebanyak 10 bidang atau 11 bidang dengan luas total sekira 15.000 meter persegi.
”Tadinya TKD kami ada tiga yang kena tol. Dapat ganti rugi terus beli tanah lagi semuanya dan kemungkinan dapat 10 atau 11 bidang tanah. Tapi tanah pengganti ini lebih subur dan startegis dari TKD sebelumnya yang memang tidak produktif,” ucapnya.
Shofik menjelaskan, proses pelepasan dan penggantian TKD diakuinya memang cukup panjang. Mengingat harus mendapatkan persetujuan dari gubernur. Seperti saat proses pelepasan bisa memakan waktu hingga enam bulan lamanya. Maka itu dirinya pun berharap untuk proses tanah pengganti bisa lebih cepat.
”Total ada 126 bidang tanah di Desa Ngawen yang terkena proyek tol. Kalau tanah milik warga sudah dibayarkan hampir semuanya. Kini tinggal delapan bidang tanah yang belum dibayarkan dengan tiga bidang diantaranya karena ada sengketa ahli waris,” tandasnya. (ren/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




