Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Editor India Kritisi Langkah Pemerintah dalam Memonitor Berita Daring
A
Penulis: Administrator❯

Dalam amandemen atas peraturan terkait informasi dan teknologi India, negara tersebut melarang warganya untuk mempublikasikan, membagikan, atau menyiarkan info palsu, salah, atau menyesatkan terkait pemerintahan.
Berkali-kali, pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu terlibat cekcok dengan platform media sosial karena konten atau akun yang diduga
terlibat dalam penyebaran misinformasi masih dibiarkan meski sudah didesak agar dihapus.
Pada Kamis waktu setempat, Pemerintahan India mengumumkan bahwa mereka akan membentuk unit pengecekan fakta untuk mengidentifikasi informasi palsu, salah, atau menyesatkan. Akan tetapi, Kelompok Editor India menyangsikan mekanisme operasi unit tersebut, terkait kuasa mereka dalam menentukan apakah sebuah informasi bisa dikategorikan benar atau salah.
"Ini semua bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan kodrati, dan sama saja seperti penyensoran," kata Kelompok Editor India dalam sebuah pernyataan.
"Pengumuman kementerian tentang peraturan keras semacam itu sangat disayangkan. Sekali lagi, Kelompok Editor India mendorong kementerian untuk menarik kembali pengumuman ini dan berkonsultasi dengan organisasi-organisasi media dan badan pers." begitu bunyi pernyataan tersebut.
Menteri Informasi dan Teknologi India, Rajeev Chandrasekhar, menampik kekhawatiran yang muncul pasca amandemen tersebut diterbitkan. Dia menjamin bahwa pengecekan fakta di media sosial akan dilakukan secara kredibel.
Yayasan Kebebasan Berinternet (IFF), sebuah organisasi pengusung hak-hak digital, mengatakan bahwa kata-kata seperti 'palsu', 'salah', dan 'menyesatkan' yang tertera dalam amandemen tersebut menjadikan peraturan baru itu pasal karet yang bisa saja disalahgunakan oleh otoritas.(antara)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



