Apa Alasan Sebenarnya Kejagung Mendadak Minta Kejati Stop Kumpulkan Data dan Keterangan Terkait MBG?
RADARSOLO.COM — Langkah mengejutkan diambil Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menginstruksikan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Indonesia untuk stop atau menghentikan aktivitas pengumpulan data serta keterangan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perintah ini langsung memicu sorotan publik, mengingat program andalan tersebut sebelumnya sedang gencar dipantau lantaran isu titik dapur fiktif.
Instruksi penghentian ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026, yang diteken langsung oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, atas disposisi Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"Bersama ini, kami meminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan Program MBG yang berada di wilayah hukum masing-masing," demikian keterangan dalam surat edaran tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menegaskan, kebijakan ini diambil melalui evaluasi matang terhadap instruksi pendataan yang sempat dirilis pada 15 Juni 2026 lalu.
Alasan Kejagung Perintahkan Penghentian Pendataan MBG
Berdasarkan penjelasan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, setidaknya ada dua alasan mengapa aktivitas pengumpulan data di tingkat daerah harus dihentikan oleh para Kajati:
Baca Juga: Dulu Beralas Tanah, Rumah Warga Buluspesantren Kebumen Jadi Layak Huni Berkat Pemprov Jateng
1. Batas Waktu Target Sudah Habis
Perintah awal pendataan yang dirilis pertengahan Juni lalu terkait permasalahan program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sifatnya memiliki tenggat waktu tertentu.
Kini, durasi pengumpulan data-data tersebut dinilai sudah selesai.
