Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satu Data Indonesia, Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

A
DPR RI akan bentuk Badan Satu Data Indonesia (BSDI). (Foto: ANTARA)
DPR RI akan bentuk Badan Satu Data Indonesia (BSDI). (Foto: ANTARA)

Advertisement

RADARSOLO.COM - Bagi sebagian orang, istilah Satu Data Indonesia mungkin terdengar seperti urusan pemerintah dan teknologi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, tata kelola data pemerintah dapat berpengaruh langsung terhadap berbagai layanan yang diterima masyarakat.

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang bertujuan menghasilkan data pemerintah yang berkualitas, terpadu, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun perencanaan dan pelayanan publik yang lebih berbasis data.

Salah satu manfaat yang paling mudah dibayangkan adalah pelayanan publik. Selama ini, masyarakat terkadang harus memberikan informasi yang sama ketika berhadapan dengan instansi berbeda. Pemerintah kemudian mendorong prinsip once only, yaitu data yang sudah diberikan kepada negara dapat digunakan kembali oleh instansi lain melalui mekanisme yang aman dan terukur.

Artinya, masyarakat diharapkan tidak terus-menerus menjadi “kurir data” antarinstansi. Ketika sistem pemerintah sudah saling terhubung, proses pelayanan dapat menjadi lebih sederhana karena informasi yang diperlukan sudah tersedia dan dapat digunakan sesuai kewenangan.

Dampaknya juga dapat dirasakan dalam program perlindungan sosial. Data yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih tepat. Satu Data Indonesia sendiri saat ini didorong untuk memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Advertisement

Hal serupa berlaku untuk sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan daerah, hingga infrastruktur. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Misalnya, pemerintah daerah membutuhkan data mengenai jumlah penduduk, kondisi kemiskinan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan berbagai indikator lainnya ketika menyusun kebijakan pembangunan. Jika data tersebut tidak selaras, kebijakan yang dibuat berisiko tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Meski begitu, integrasi data juga harus diikuti dengan perhatian terhadap keamanan dan perlindungan data. Semakin banyak sistem yang saling terhubung, semakin penting pula memastikan pertukaran data berlangsung aman, terukur, dan sesuai kewenangan.

Advertisement

Artikel Terkait

Kenapa Data Pemerintah Harus Disatukan? Mengenal Satu Data Indonesia

Kenapa Data Pemerintah Harus Disatukan? Mengenal Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) adalah kebijakan tata kelola untuk menghasilkan data berkualitas, terstandar, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi guna mendukung pembuatan kebijakan.

Badan Satu Data Indonesia Itu Apa? Kenali Rencana Pembentukan dan Tugasnya

Badan Satu Data Indonesia Itu Apa? Kenali Rencana Pembentukan dan Tugasnya

BSDI dirancang dalam RUU SDI sebagai pengoordinasi tata kelola data nasional. Lembaga ini berfungsi menetapkan standar, Wali Data Nasional, serta mendorong interoperabilitas antarinstansi.

Mulai 1 Oktober 2026, Transaksi QRIS hingga Rp100 Ribu Bebas MDR

Mulai 1 Oktober 2026, Transaksi QRIS hingga Rp100 Ribu Bebas MDR

Mulai 1 Oktober 2026, transaksi QRIS hingga Rp100 ribu bebas MDR untuk semua merchant. Namun, kebijakan ini berbeda dengan biaya admin atau pajak yang mungkin tetap berlaku.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer