Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Menurutnya, sistem by the service harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Itu agar operasional armada tidak merugi. “Berapa (nominal) subsidi yang diberikan harus sesuai dengan keadaan lapangan,” ujarnya kemarin (1/2).
Tuntutan lainnya, nama BST sebaiknya diubah. Sebab, by the service menuntut kebaruan pelayanan dan standar operasional. “Soal nama kita serahkan ke pak wali kota. Yang jelas koridor 1 akan menggunakan bus low deck. Kalau memakai bus lama, sebulan lagi dapat beroperasi. Kalau menggunakan bus baru, menunggu pengadaan, tiga samapai empat bulan lagi baru operasi,” ujar dia.
Sebelum sistem pembelian pelayanan diterapkan, Djoko menyarankan pemkot semakin getol mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Termasuk memanajemen pengaturan waktu dan ruang akses kendaraan pribadi. Di antaranya kantong parkir.
Ditambahkannya, dalam perencanaan transportasi perkotaan dikenal dengan istilah push and pull strategy. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi peran. Push strategy yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
Selanjutnya melakukan sosialisasi, Sosialisasi dapat berupa kampanye kembali ke angkutan umum serta tata cara menggunakan angkutan umum. Hal tersebut didukung dengan kebijakan prioritas guna mengoptimalkan angkutan umum agar memiliki layanan yang lebih baik dibandingkan kendaraan pribadi.
“Kebijakan prioritas itu dapat berupa pembatasan operasional kendaraan pribadi, penerapan tarif parkir mahal di pusat kota, jalan berbayar, pajak progresif, prioritas bus di persimpangan (bus priority), contra flow, dan lainnya,” bebernya.
Sedangkan pull strategy yang dilakukan pemerintah pusat, lanjut Djoko, untuk menarik masyarakat menggunakan transportasi umum dalam hal ini bus. Pemerintah menanggung risiko, memberikan lisensi ke operator, dan memprioritas angkutan umum memiliki layanan yang terbaik.
“Dalam hal pengawasan operasional transportasi umum, nantinya badan pengelola yang akan membantu pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM (standar pelayanan minimal) dan SOP (standard operating procedure),” tuturnya. (atn/wa)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



