Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kendala Budaya dalam Penegakan Disiplin Nasional

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Soleh Amini Yahman, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Soleh Amini Yahman, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Oleh: Soleh Amini Yahman, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta

ALMARHUM Prof Malik Fadjar, mantan menteri pendidikan nasional dan mantan menkokesra dalam suatu kesempatan menjadi keynote speaker pada sebuah seminar tentang gerakan disiplin nasional pada 2002 pernah mengatakan, apabila bangsa ini mau menjadi bangsa yang bermutu dan bermartabat, maka hal pertama yang harus dibenahi dari bangsa Indonesia adalah kualitas perilaku disiplin.

Prof Malik melihat ketidakberhasilan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan karena rendahnya disiplin aparat dan warga dalam mengapresiasi tata tertib, aturan, hukum dan norma hidup bermasyarakat.

Ketidakdisiplinan ini telah merambah hampir pada semua lini kehidupan dan akhirnya mewabah menjadi ketidakdisplinan nasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Indonesia menempati urutan kedelapan sebagai negara tidak disiplin di negara-negara Asia Tenggara.

Penekanan yang disampaikan Prof Malik tersebut menjadi peringatan dini bahwa masalah disiplin adalah merupakan masalah yang sangat krusial bagi pembangunan kualitas sumber daya insani di Indonesia.

Disiplin merupakan hal yang sangat mendasar dan harus dijadikan pijakan awal bagi proses pembangunan nasional. Dimulai dari titik ini maka disiplin diri, disiplin keluarga, disiplin organisasi, dan disiplin masyarakat harus dikembangkan menjadi gerakan disiplin nasional.

Secara definitif, disiplin nasional diartikan sebagai adanya keterikatan secara sukarela dan adanya kepatuhan pada upaya, tujuan, moralitas, tatacara, aturan perundangan, dan prinsip-prinsip kehidupan nasional, mendahulukan kepentingan pembangunan nasional di atas kepantingan diri sendiri.

Melihat luasnya dimensi perilaku dalam definisi tersebut, maka disiplin nasional merupakan aspek paling penting dalam pergerakan pembangunan nasional Indonesia,   maka pembahasan tentang disiplin nasional dalam tulisan ini akan dikaitkan dengan aspek-aspek budaya yang dapat melemahkan maupun memperkuat penegakan disiplin nasional kita.

Minimal ada tiga aspek budaya yang dapat melemahkan penegakan disiplin nasional. Pertama adalah budaya kekeluargaan. Budaya kekeluargaan mempunyai banyak aspek positip bagi kehidupan bangsa.

Namun dari sisi negatif budaya kekeluargaan akan meyebabkan orang sulit untuk menerapkan peraturan secara pasti. Bila berhadapan dengan keluarga atau teman dekat, maka seseorang (aparat) akan sulit bersikap tegas.

Ketidaktegasan dalam menerapkan peraturan akan merupakan hambatan serius bagi upaya penegakan disiplin nasional.  Keterhambatan yang terjadi ini secara psikologis dapat disebabkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa ketegasan sikap akan mengancam relasi sosial dan hubungan personal yang intim.

Kedua, budaya patriarki atau paternalisme. Konsep perilaku patriarki sebenarnya mengandung sisi positip bila konsep tersebut diterapkan dalam porsi yang tepat. Artinya paternalistik atau bapakisme ini akan menuntun seseorang berperilaku baik (baca: disiplin) bila para bapak-bapak (baca : para pemimpin) juga berperilaku baik, sehingga mereka menjadi model dan objek imitasi yang tepat.

Tapi yang terjadi dalam konsep budaya Indonesia seorang bapak harus ditempatkan sebagai orang yang harus “dipikul duwur dipendem jero” sehingga timbul rasa tidak enak atau ewuh pekewuh ketika harus menghukum seorang bapak atau seorang pemimpin yang melanggar peraturan atau tata perundangan.

Budaya bapakisme juga akan mendorong terjadinya perilaku imitasi yang membabi buta. Setiap ada pelanggaran peraturan atau norma hidup masyarkat yang dilakukan oleh pimpinan atau seorang yang terpandang di masyarakat, maka pelanggaran itu akan mudah ditiru oleh orang lain yang statusnya lebih rendah.

Keadaan demikian tentunya akan menjadi semakin parah ketika tidak ada lagi keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat. Orang akan membisu melihat pelanggaran tanpa berani berkata apapun. Keadaan yang demikian ini akan menimbulkan frutrasi nasional. Upaya untuk mengatasi keadaan frustrasi ini dapat berbentuk ikut-ikutan melanggar peraturan.

Ketiga, budaya dalam menjalankan kehidupan beragama. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kehidupan penduduknya yang sangat religius. Kehidupan keberagamaan di Indonesia tidak bisa dilepasakan atau dipisahkan dari kehidupan berkebudayaan masyarakatnya.

Artinya perilaku budaya dan perilaku kebudayaan beriring berurut dan bersenada menciptakan keharmonisan hidup. Namun ketika perilaku keberagamaan itu tercerabut dari budaya masyarakat, maka yang terjadi adalah agama hanya sebatas sebagai perilaku yang selfishness atau selfish, yakni perilalu yang egois yang lebih mementingkan dirinya sendiri.

Selfishness inilah yang akan memporak porandakan keharmonisan budaya agama budaya, sehingga merusak tatanan keharmonisan yang sudah terbentuk.

Keharmonisan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah kunci tegaknya disiplin nasional maupun disiplin individu warga negara.  Sudah 76 tahun kita merdeka, sudah saatnya pula kita berlatih dan mengonsistenkan diri masing masing untuk berdisplin dalam segala lini kehidupan untuk menuju Indonesia yang disiplin dalam kepak sayap kebhinnekaan dalam  naungan garuda Pancasila. (*) 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bukan Lagi Buruh Kurikulum, Lulusan Keguruan Kini Jadi Wali Kebudayaan

Bukan Lagi Buruh Kurikulum, Lulusan Keguruan Kini Jadi Wali Kebudayaan

Prof. Dr. Harsono, S.U., dari FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta mengutarakan opini terkait lulusan keguruan sebagai wali kebudayaan.

Ilmu yang Berkah Berawal dari Proses yang Jujur

Ilmu yang Berkah Berawal dari Proses yang Jujur

Dr. Laili Etika Rahmawati, M.Pd., Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berpendapat terkait ilmu yang berkah berawal dari proses yang jujur.

Sumpah Pemuda di Era AI: Jangan Sampai Kita Canggih tetapi Kehilangan Jati Diri

Sumpah Pemuda di Era AI: Jangan Sampai Kita Canggih tetapi Kehilangan Jati Diri

Dr. Dwi Haryanti, M.Hum., Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMS menyoroti perayaan Hari Sumpah Pemuda di era digitalisasi dan AI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer