Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menggagas Kembali Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UMS

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si (Ketua Bidang Pengembangan Persyarikatan LPMPP UMS)
Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si (Ketua Bidang Pengembangan Persyarikatan LPMPP UMS)
Oleh: Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si (Ketua Bidang Pengembangan Persyarikatan LPMPP UMS)

KUATNYA tekanan globalisasi terhadap lapisan masyarakat ekonomi lemah di Indonesia, mengharuskan perubahan paradigma pembangunan (development) menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment). Nah, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai perguruan tinggi negeri/swasta di Indonesia telah berperan dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah ini.

Program KKN hingga saat ini masih dianggap sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi. Bahkan dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020 lalu, salah satunya merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi dapat dilakukan dengan KKN.

Saat ini berbagai PTN/PTS di Indonesia telah mengubah kegiatan KKN menjadi KKN PPM (Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat). Program pengabdian kepada masyarakat bahkan dipandang oleh PT sebagai program yang wajib dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa atau kolaborasi dosen dan mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kompetensi akademik, kewirausahaan, dan professional.

Namun, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang telah menisbahkan visinya menjadi Pusat Pendidikan Islam dan Pengembangan Ipteks yang Islami dan memberi arah perubahan justru sudah lebih 25 tahun ini menghapus program KKN (kecuali FKIP sejak 2014 melaksanakan KKN pendidikan yang menyatu pelaksanaan kegiatan magang 3). Dengan menghilangkan program KKN di prodi lainnya, maka hilanglah roh UMS sebagai salah satu PT yang bertujuan melatih mahasiswanya dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (Iptekssbud) yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan dalam memecahkan maslah-masalah yang ada di masyarakat. Lalu melatih dan mengembangkan soft skills dan karakter mahasiswa, serta melatih mahasiswa untuk memahami kondisi masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan, sehingga mahasiswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan, dan menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berpihak kepada kejujuran, keadilan, dan kebenaran menjadi tidak bergaung dan bahkan nyaris hilang di tengah masyarakat.

Sementara menengok hasil Muktamar Muhammadiyah Ke-45 pada 2005 di Malang, Jawa Timur telah menetapkan revitalisasi cabang dan ranting sebagai salah satu prioritas program konsilidasi organisasi. Komitmen besar tersebut kemudian dilanjutkan pada Muktamar Ke-46 pada 2010 di Jogjakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan melakukan pengembangan cabang dan ranting secara kuantitatif dengan capaian terbentuknya PCM di 70 persen jumlah kecamatan, dan terbentuknya PRM di 40 persen jumlah desa, dan secara kualitatif dengan menghidupkan kepengurusan cabang dan ranting yang mati, serta mengaktifkan cabang dan ranting yang belum aktif.

Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Ke-46 mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR), meskipun sesungguhknya tugas pembinaan cabang dan ranting adalah tugas yang melekat pada fungsi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Dalam SK PP Nomor 170/2010 tentang Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahkan mewajibkan dibentuknya LPCR di tingkat wilayah dan daerah. Pemberdayaan cabang dan ranting Muhammadiyah ini sangat terbantu kalau setiap perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang berjumlah 167 ini melaksanakan KKN untuk pelaksanaan amanat muktamar tersebut.

KKN oleh PTMA harusnya tetap dilaksanakan, karena KKN sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan: Pertama, melatih mahasiswa dalam memecahkan masalah pembangunan di masyarakat. Kedua melatih mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program di masyarakat, dan Ketiga menggali berbagai kondisi masyarakat sebagai feed back (umpan-balik) bagi universitas dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi, bahkan kalau PTMA dalam pelaksanaan caturdharmanya (dakwah amar ma’ruf nahi munkar).

Cabang dan ranting Muhammadiyah akan terus hidup kalau ada kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalamnya, sehingga KKN-PTMA harus difokuskan   untuk terus menghidup-hidupi Muhammadiyah di tengah masyarakat yang terus tertekan oleh globalisasi ini. PTMA merupakan salah satu resources besar yang sangat potensial untuk program pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah ini.

Dalam pelaksanaan visi-misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPPM), yang sekarang dipisah menjadi Lembaga Riset dan Inovasi (LRI) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan (LPMPP) akan bersinergis menjadikan lembaga pemberdaya dan pengembang masyarakat yang dapat memberikan arah perubahan untuk mewujudkan masyarakat utama secara berkelanjutan. Selama dua periode LPPM dalam kegiatan penelitian telah mencapai klaster tertinggi dalam bidang penelitian (Mandiri), namun dalam bidang pengabdian kepada masyarakat masih sangat baik (ke depan menuju unggul) telah memperoleh dana eksternal tertinggi di Jawa Tengah.

Namun akhir-akhir ini perolehan dana eksternal dari DRPM Kemenristekdikdi, Posdaya, Iptekda LIPI, dinas pendidikan provinsi, dan CSR berbagai perusahaan BUMN dan bank ini mensyaratkan peraihan dana programnya kalau didukung adanya kegiatan KKN di dalamnya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi UMS. Pada periode 2021-2024 ini, LPMPP-UMS meluncurkan skim baru program pengabdian masyarakat, sebagai ganti program pengabdian berbasis kompetensi akademik (PAKOM), pengabdian masyarakat inovatif (PAPIKU), pengabdian masyarakat kemitraan industri (PEMITRA), dan pengabdian binaan dan kerjasama (PENAKERJA) dengan kisaran pendanaan sebesar Rp 3-12 juta. Program baru ini diharapkan menghasilkan kegiatan yang tepat sasaran dan lebih menggaung di masyarakat mitra dengan besaran pendanaan yang lebih besar Rp 15-20 juta. Yakni pengabdian masyarakat Persyarikatan/AUM/Desa Binaan (P2AD), Penerapan Teknologi Tepat Guna (P2TTG), dan Pengembangan Persyarikatan Dakwah, Al Islam, dan Kemuhammadiyahan (P2DAI).

Berangkat dari kebijakan dasar seperti itu, dalam KKN UMS nantinya yang dijadikan modal bukan hanya ilmu yang telah dipelajarinya secara formal di program studinya. Namun juga semua pengetahuan, pengalaman intelegensia yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Dengan kata lain, semua yang dikerjakan mahasiswa melalui KKN harus berdimensi luas dan sekaligus relevan dengan upaya memajukan masyarakat sera secara nyata berguna bagi wilayah tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan KKN, pikiran dan perhatian mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya terpaku pada pembuatan laporan ilmiah pada bidang ilmu yang bersangkutan saja. Namun juga diarahkan untuk memusatkan perhatiannya pada peningkatan komitmen kepada masyarakat di lokasi tempat kerja KKN. Mahasiswa harus menyusun program secara pragmatis atas dasar masalah dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan yang dihadapinya. Seluruh kegiatan KKN UMS  dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas taqwa, ilmu, maupun amal shaleh serta keikhlasan pengabdian dalam rangka mencapai negara yang aman dan sejahtera serta memperoleh ridla Allah. Selamat berbakti untuk rakyat, mengabdi untuk mencerahkan ummat. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bukan Lagi Buruh Kurikulum, Lulusan Keguruan Kini Jadi Wali Kebudayaan

Bukan Lagi Buruh Kurikulum, Lulusan Keguruan Kini Jadi Wali Kebudayaan

Prof. Dr. Harsono, S.U., dari FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta mengutarakan opini terkait lulusan keguruan sebagai wali kebudayaan.

Ilmu yang Berkah Berawal dari Proses yang Jujur

Ilmu yang Berkah Berawal dari Proses yang Jujur

Dr. Laili Etika Rahmawati, M.Pd., Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berpendapat terkait ilmu yang berkah berawal dari proses yang jujur.

Sumpah Pemuda di Era AI: Jangan Sampai Kita Canggih tetapi Kehilangan Jati Diri

Sumpah Pemuda di Era AI: Jangan Sampai Kita Canggih tetapi Kehilangan Jati Diri

Dr. Dwi Haryanti, M.Hum., Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMS menyoroti perayaan Hari Sumpah Pemuda di era digitalisasi dan AI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer