Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh Prof. Dr. Anton A. Setyawan, S.E., M.Si, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
INDONESIA secara resmi memegang presidensi G20, mulai 1 Desember sampai November 2022. Presidensi G20 adalah penunjukan sebagai tuan rumah dari pertemuan G20. G20 adalah forum negara-negara yang menguasai 85 persen PDB dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan global, dan 66 persen populasi dunia. Forum ini terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, dan Uni Eropa.
Presidensi G20 kali ini mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini merupakan ajakan dari Indonesia, kepada komunitas global untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi secara bersama-sama. Sekaligus mewujudkan perekonomian global yang lebih kuat dan berkelanjutan. Hal ini terkait pemulihan ekonomi dari keterpurukan di masa pandemi Covid-19.
Manfaat apa yang bisa diperoleh Indonesia dari presidensi G20 ini? Indonesia bisa mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pertemuan yang terjadi, baik luring maupun daring. Direncanakan akan ada 150 pertemuan dan event di Indonesia selama masa presidensi 1 Desember 2021 sampai November 2022.
Dari pertemuan dan berbagai kegiatan itu, diharapkan akan berdampak pada perekonomian nasional. Yaitu adanya potensi peningkatan PDB. Karena transaksi yang mengikuti kegiatan tersebut serta peningkatan konsumsi domestik dan pelibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), diharapkan bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
Ada tiga agenda utama yang akan diangkat Indonesia terkait presidensi G20 ini. Pertama, sistem kesehatan dunia. Kedua, transformasi ekonomi dan digital. Ketiga, transisi energi. Ketiga agenda ini sesuai prioritas kebijakan ekonomi pemerintah, sebagai garis kebijakan ekonomi dalam empat tahun mendatang.
Di mana sudah disosialisasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September 2021, di depan 100 ekonom Indonesia di Istana Negara. Ketiga agenda tersebut adalah hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan ekonomi hijau.
Tulisan ini akan membahas tentang digitalisasi ekonomi yang menjadi salah satu agenda presidensi G20, serta menjadi kebijakan utama ekonomi pemerintah. Secara khusus, pemerintah mendorong UMKM untuk mengadopsi digitalisasi dalam proses bisnis mereka.
Strategi digitalisasi UMKM, tidak sesederhana hanya memindahkan penjualan produk dari penjualan secara luring ke platform digital. Namun, secara ideal strategi digitalisasi juga meliputi penyesuaian proses bisnis dengan platform digital tersebut. Pada tahapan pertama, perubahan dan kombinasi pemasaran antara luring dan daring perlu dilakukan.
Namun dalam perkembangannya, banyak UMKM melihat dari sisi keuntungan proses penjualan daring ini, justru kehilangan opportunity cost. Selain itu keberadaan platform digital dan loka pasar besar, ternyata juga menciptakan ketergantungan yang dalam jangka panjang bisa merugikan UMKM.
Kesiapan UMKM
Kondisi aktual UMKM di Indonesia saat ini terdampak pandemi Covid-19 dan harus mencari solusi untuk bertahan hidup. Digitalisasi UMKM diyakini menjadi solusi bagi jenis usaha ini untuk bertahan dari penurunan permintaan di masa pandemi. Pada sisi lain, digitalisasi UMKM diharapkan meningkatkan daya saing UMKM dalam kompetisi bisnis.
Pertanyaannya, apakah kapabilitas UMKM termasuk SDM dan organisasi mereka mampu untuk melakukan proses transformasi dalam wujud digitalisasi bisnis ini? Pemerintah nampaknya melihat digitalisasi UMKM adalah usaha mendorong UMKM di Indonesia agar masuk ke pasar digital atau loka pasar (marketplace). Pemerintah pada level pusat maupun daerah, berusaha mencapai target agar UMKM di wilayahnya segera masuk ke pasar digital.
Provinsi Jawa Tengah menargetkan 1,6 juta UMKM masuk ke pasar digital pada 2023. Data di jateng menunjukkan bahwa, ada 4,1 juta UMKM. Namun karena 2,5 juta UMKM masuk ke sektor pertanian, maka dianggap tidak bisa masuk ke pasar digital. Sekali lagi, hal ini bisa diartikan digitalisasi bisnis UMKM hanya sekedar mendorong UMKM mempunyai toko (online shop) pada loka pasar (marketplace).
Digitalisasi bisnis UMKM, sebenarnya tidak sekadar mendorong mereka untuk masuk ke pasar digital. Digitalisasi bisnis UMKM juga termasuk menyiapkan SDM dan organisasi jenis usaha ini untuk bersaing dalam bisnis berbasis teknologi. Realitas yang ada adalah, sebagian besar pemilik UMKM belum melek teknologi.
Hal ini tercermin dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020. Menunjukkan bahwa, hanya 45 persen perusahaan di Indonesia (baik besar, menengah, maupun kecil) yang sudah melakukan strategi digitalisasi bisnis sebelum masa pandemi.
Dalam konteks bisnis, proses digitalisasi bisnis UMKM hanya meliputi strategi omnichannel bagi UMKM di bidang perdagangan. Strategi omnichannel adalah menggunakan kombinasi online dan offline dalam melakukan transaksi dengan pelanggan. Secara umum, strategi ini dilakukan untuk bisnis ritel atau perdagangan (Varvello, 2019).
Dalam bahasa yang sederhana, stratagi omnichannel adalah strategi sebuah toko untuk membuka toko online di loka pasar serta toko fisik. Keduanya dipotimalkan sebagai sarana transaksi dengan pelanggan. Berdasarkan pengertian ini, maka hanya UMKM perdagangan yang bisa memanfaatkan strategi ini.
Pada kenyataannya, bisnis UMKM sangat beragam. UMKM di Indonesia ada di semua sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, hingga jasa. UMKM di sektor usaha primer (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan) lebih banyak jumlahnya dibandingkan sektor perdagangan. Artinya, perlu perluasan strategi digitalisasi bisnis bagi UMKM.
Kinerja Bisnis UMKM
Pada dasarnya, digitalisasi bisnis UMKM dilakukan untuk memperbaiki kinerja bisnis UMKM. Secara sederhananya, kinerja bisnis UMKM diukur dari tingkat penjualan dan keuntungan mereka. Namun demikian, saat pemerintah menyadari bahwa UMKM merupakan lembaga bisnis yang berperan strategis sebagai fondasi perekonomian nasional, maka sudah saatnya pemberdayaan UMKM memikirkan aspek keberlanjutan. Hal ini berarti, juga menyiapkan aspek-aspek fundamental bisnis UMKM dalam kerangka digitalisasi bisnis mereka.
Digitalisasi bisnis UMKM dengan memasukkan mereka ke pasar digital, sebenarnya juga berisiko. Karena bisa menciptakan ketergantungan terhadap aplikasi loka pasar yang mempunyai agenda bisnis tersendiri. Hal ini mulai dirasakan UMKM kuliner, yang merasa harga yang ditetapkan beberapa aplikasi lebih mahal dibandingkan harga pokok penjualan mereka. Sedangkan keuntungan yang mereka dapatkan tidak berubah.
Digitalisasi bisnis UMKM tidak hanya terbatas pada aspek pemasaran produk saja. Melainkan juga aspek produk, proses bisnis, standardisasi kualitas, manajemen rantai pasok, manajemen sumber daya manusia, permodalan, dan inovasi. Proses digitalisasi bisnis dimulai dengan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam UMKM. SDM yang berkualitas menjadi kunci dari proses digitalisasi bisnis jenis usaha ini, sekaligus menjamin keberlanjutan bisnis mereka. (*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




