Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presidensi G20 kali ini mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Merupakan ajakan dari Indonesia kepada komunitas global, untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi. Bersama-sama dan mewujudkan perekonomian global yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Rencananya akan ada 150 pertemuan dan event di Indonesia. Baik luring maupun daring selama periode 1 Desember 2021-November 2022. Dari pertemuan dan berbagai kegiatan ini, diharapkan akan berdampak pada perekonomian nasional. Berupa potensi peningkatan PDB.
Berasal dari transaksi selama kegiatan, peningkatan konsumsi domestik, serta pelibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, juga diharapkan bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
Ada tiga agenda utama yang akan diangkat Indonesia dalam presidensi G20 ini. Pertama, sistem kesehatan dunia. Kedua, transformasi ekonomi dan digital. Ketiga, transisi energi. Ketiga agenda ini sesuai dengan tiga prioritas kebijakan ekonomi pemerintah. Mulai dari hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan ekonomi hijau.
Secara khusus, pemerintah mendorong UMKM untuk mengadopsi digitalisasi dalam proses bisnis mereka. Namun, strategi digitalisasi UMKM tidak sesederhana seperti memindahkan penjualan produk, dari luring ke platform digital. Namun idealnya, strategi digitalisasi juga meliputi penyesuaian proses bisnis dengan platform digital tersebut.
Di tahapan pertama, perubahan dan kombinasi pemasaran antara luring dan daring perlu dilakukan. Namun dalam perkembangannya, banyak UMKM kehilangan opportunity cost. Selain itu, keberadaan platform digital dan loka pasar besar, justru menciptakan ketergantungan yang bisa merugikan UMKM.
Kesiapan UMKM
Kondisi aktual UMKM saat ini, sangat terdampak pandemi Covid-19. Maka harus mencari solusi untuk bertahan hidup. Digitalisasi UMKM diyakini menjadi solusi bagi jenis usaha ini, untuk bertahan dari penurunan permintaan di masa pandemi. Di sisi lain, digitalisasi UMKM diharapkan meningkatkan daya saing UMKM. Pertanyaannya, apakah kapabilitas UMKM termasuk SDM dan organisasi mereka mampu untuk bertransformasi dalam wujud digitalisasi bisnis?
Pemerintah sepertinya melihat digitalisasi adalah usaha mendorong UMKM untuk masuk ke pasar digital atau loka pasar (marketplace). Pemerintah pusat maupun daerah saat ini berusaha mencapai target, agar UMKM di wilayah mereka segera masuk ke pasar digital.
Provinsi Jawa Tengah menargetkan 1,6 juta UMKM bisa masuk ke pasar digital pada 2023. Data menunjukkan, ada 4,1 juta UMKM di Jateng. Namun karena 2,5 juta UMKM di provinsi ini masuk ke sektor pertanian, maka dianggap tidak bisa melebur ke pasar digital. Sekali lagi, hal ini bisa diartikan digitalisasi bisnis UMKM hanya sekadar mendorong untuk mempunyai toko (online shop) pada loka pasar.
Digitalisasi bisnis UMKM sebenarnya tidak sekadar mendorong mereka masuk ke pasar digital. Namun juga menyiapkan SDM dan organisasi jenis usaha ini, untuk bersaing dalam bisnis berbasis teknologi.
Realitas yang ada adalah, sebagian besar pemilik UMKM belum melek teknologi. Tercermin dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), Agustus 2020 lalu. Hanya 45 persen dari perusahaan di Indonesia (baik besar, menengah, dan kecil) yang sudah menerpakan digitalisasi bisnis sebelum pandemi.
Dalam konteks bisnis, proses digitalisasi bisnis UMKM hanya meliputi strategi omnichannel bagi UMKM di bidang perdagangan. Strategi omnichannel adalah menggunakan kombinasi online dan offline dalam transaksi dengan pelanggan. Secara umum, strategi ini dilakukan untuk bisnis ritel atau perdagangan (Varvello, 2019).
Sederhananya, omnichannel adalah strategi sebuah toko untuk membuka toko online di loka pasar serta toko fisik. Keduanya dipotimalkan sebagai sarana transaksi dengan pelanggan. Maka hanya UMKM perdagangan yang bisa memanfaatkan strategi ini.
Kenyataannya, bisnis UMKM sangat beragam. Ada di semua sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, dan jasa. UMKM di sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan) lebih banyak jumlahnya dibandingkan perdagangan. Artinya, perlu perluasan strategi digitalisasi bisnis bagi UMKM.
Kinerja Bisnis UMKM
Pada dasarnya, digitalisasi bisnis UMKM dilakukan untuk memperbaiki kinerja. Sederhananya, kinerja bisnis UMKM diukur dengan tingkat penjualan dan keuntungan. Namun, pada saat pemerintah menyadari bahwa UMKM merupakan lembaga bisnis yang berperan strategis sebagai fondasi perekonomian nasional, maka sudah saatnya pemberdayaan UMKM juga memikirkan aspek keberlanjutan. Artinya, juga menyiapkan aspek-aspek fundamental bisnis UMKM dalam kerangka digitalisasi bisnis.
Digitalisasi bisnis UMKM dengan masuk ke pasar digital, sebenarnya penuh risiko. Karena akan menciptakan ketergantungan terhadap aplikasi loka pasar, yang mempunyai agenda bisnis tersendiri. Hal ini mulai dirasakan UMKM kuliner. Merasakan harga yang ditetapkan beberapa aplikasi, ternyata lebih mahal dibandingkan harga pokok penjualan mereka. Sedangkan keuntungan yang didapat tidak berubah.
Digitalisasi bisnis UMKM tidak hanya terbatas pada aspek pemasaran produk saja. Melainkan juga aspek produk, proses bisnis, standardisasi kualitas, manajemen rantai pasok, manajemen SDM, permodalan, dan inovasi.
Proses digitalisasi bisnis dimulai dengan penguatan kualitas SDM. SDM berkualitas menjadi kunci dari proses digitalisasi bisnis jenis usaha ini. Sekaligus menjamin keberlanjutan bisnis mereka. (*)
Prof. Dr. Anton A Setyawan, SE, M.Si. *)
*) Guru Besar Ilmu Manajemen, FEB UMS
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




