
Oleh Abdillah Nugroho, selaku Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP dan Ketua Pusat Studi Kawasan UMS
AKHIR-AKHIR ini kita disuguhi “drama” politik yang membuat sebagian masyarakat terpana, terheran-heran, gerah, dan muak. Kok begitu ya? Apa memang demikian? Apa tidak bahaya ta? Dan lain-lain ungkapan yang menunjukkan kekecewaan dan kejengkelan kolektif sebagian masyarakat, terhadap politisi tertentu yang berperilaku buruk menjelang Pemilu 2024.
Ada kecenderungan perpolitikan mengarah pada politik dinasti. Sebaliknya dalam kesadaran kolektif masyarakat, mereka menginginkan para politisi yang berkompetisi di Pemilu 2024, berperilaku santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam berperilaku. Sehingga rakyat dapat menyaksikan “drama” politik yang elegan, serta adu gagasan membangun bangsa ke depan. Bukan sebaliknya memecah belah bangsa.
Fenomena politik teraktual yang mematik keprihatinan adalah saat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 7 November 2023 mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK. Karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang menodai marwah MK. Sebelum dicopot dia pada 16 Oktober 2023 menetapkan keputusan kontroversial, terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Meski Anwar Usman dicopot, keputusan MKMK tidak serta-merta membatalkan keputusan yang telah ditetapkan. Singkatnya, paman jadi tumbal demi keponakan, Gibran Raka Buming Raka tetap melenggang maju sebagai cawapres, mendampingi Prabowo sebagai capres. Seburuk inikah perilaku ketua MK?
Fenomena politik tak kalah pelik adalah hengkangnya Gibran dari PDI Perjuangan (PDIP), yang selama ini membesarkan dan merestui dia jadi calon wali kota Solo, saat pilkada 9 Desember 2020. Akhirnya dia terpilih sebagai wali kota.
Demikian pula ayahnya, Joko Widodo, telah mengalihkan dukungannya pada Prabowo-Gibran daripada Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP dan PPP. Semua tahu, suksesnya Joko Widodo jadi wali kota Solo, gubernur DKI, serta presiden dua periode, tidak lepas dari restu dan dukungan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati. Setega itu bapak dan anak bersikap?
Fenomena politik lain yang membuat publik ternganga adalah, dikukuhkannya Kaesang jadi Ketum PSI pada 25 September 2023. Tidak ada hujan tak ada petir, di siang hari bolong, secepat dan semudah itu dia jadi ketum PSI. Sungguh fantastis. Karpet merah tergelar mudah bagi Kaesang untuk menggeser Giring sebagai ketum PSI. Wajar kah fenomena ini?
Berikutnya revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 30 Tahun 2002 yang disahkan 17 September 2019. Revisi ini “pemretelan” posisi serta kuasa KPK yang tidak lagi independen dan semakin lemah. Posisi pegawai KPK yang dulu independen, saat ini di-down grade jadi PNS. Praktis KPK di bawah kuasa pemerintah.
KPK dulu dipegang tokoh-tokoh berintegritas tinggi dalam melaksakan tugasnya. Kini digantikan orang-orang yang kurang integritas. Bahkan Ketua KPK Firli Bahuri diduga memeras Syahrul Yasin Limpo atas tuduhan kasus pemerasan di lingkungan Kementrian Pertanian.
KPK cenderung “tebang pilih” dalam menetapkan tersangka koruptor. Publik dapat merasakan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, “menggertak” orang-orang yang dianggap rival politik atau tidak “disenangi” pemerintah. Dipanggil untuk diperiksa. Jadi KPK kesannya sebagai penggertak lawan politik penguasa. Demikian kah KPK dibentuk?
Dan masih banyak lagi fenomena politik ganjil alias aneh di mata publik. Misalnya DPR yang seharusnya menyuarakan dan memperjuangkan suara rakyat, mereka cenderung menyuarakan suara partai dan oligarkinya. Sehingga perilaku DPR setali tiga uang dengan pemerintah dan MK. Sama-sama menciderai rasa keadilan rakyat.
DPR dan pemerintah ditengarai “king kaling king” dalam menghasilkan produk UU yang cenderung merugikan rakyat. Produk UU tersebut mengikat seluruh lembaga negara dan rakyat. UU KPK terbaru, keputusan MK terkait batas usia cawapres, serta UU Cipta Kerja merupakan di antara produk DPR yang banyak merugikan rakyat. Demikian kah tugas pokok dan fungsi DPR?
Melihat beberapa fenomena politik tersebut, kita merasakan hampir seluruh sendi-sendi bernegara takluk atau dikuasai satu kuasa, yaitu penguasa, pemerintah, atau eksekutif. Tampaknya akan mewaris-langgengkan kuasanya pada keluarga di Pemilu 2024 nanti. Demikian kah kehidupan bernegara kita?
Dalam perspektif Gramsci, aspek konsensus sangat penting. Konsensus merupakan cara atau jalan untuk menguasai atau menghegemoni seluruh sendi-sendi bernegara. Agar dapat melanggengkan kuasa, maka penguasa harus piawai menyusun aturan-aturan sebagai penopang. Jika penguasa (eksekutif) ingin melanggengkan kuasanya, mereka juga harus dapat menghegemoni DPR (legislatif), serta MK dan MA (yudikatif).
Presiden semakin kuat posisinya jika didukung kekuatan DPR, MK, dan MA. Gramsci berpendapat bahwa negara dapat mengambil tindakan memaksa (coercieve), untuk mempertahankan pemerintahan dan dominasinya. Fenomena “cawe-cawe” presiden dalam Pemilu 2024 diduga bentuk penggunaan coercieve force untuk melanggengkan kuasanya.
Meski masa jabatannya akan selesai, namun dia dapat mengatur sedemikian rupa. Sehingga anaknya dapat melenggang sebagai cawapres Prabowo di Pemilu 2024. Seandainya nanti menang, Prabowo-Gibran merupakan representasi kuasa Joko Widodo sekaligus king maker.
Jangan sampai terjadi politik dinasti di negara kita, karena merusak sendi-sendi demokrasi negara Indonesia. Fenomena ini tidak baik bagi kehidupan demokrasi bangsa. Sebagaimana sindiran Gus Mustofa Bisri dalam puisinya berjudul Zaman Kemajuan.
“Inilah jaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa kerajaan”. Pembacaannya disambut gelak tawa hadirin di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Solo, 30 Oktober 2023 lalu. (*)




