
Oleh Soleh Amini Yahman, selaku Dosen Fakultas Psikologi UMS
BEBERAPA tahun terakhir, penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengalami berbagai perubahan kebijakan. Salah satunya penerapan sistem zonasi. Meski tujuannya mulia, namun sistem ini sering menimbulkan berbagai tantangan dan kontroversi.
Penerapan kebijakan zonasi adalah langkah yang relatif baru. Upaya untuk memeratakan akses dan meningkatkan mutu pendidikan. Zonasi mengacu pada pembagian atau pengelompokan suatu wilayah, menjadi beberapa bagian sesuai tujuan dan fungsi pengelolaannya.
Secara definitif, zonasi sekolah adalah sistem penerimaan siswa baru yang didasarkan pada wilayah geografis tertentu. Sistem ini umumnya diterapkan dalam sistem pendidikan dasar dan menengah, untuk memastikan siswa bisa bersekolah dengan jarak terdekat dari tempat tinggalnya.
Tujuan zonasi sekolah adalah pemerataan kualitas pendidikan, mengurangi biaya transportasi, mendorong interaksi antarsiswa dari berbagai latar belakang, hingga menyeimbangkan jumlah siswa di semua sekolah. Sistem ini mencoba menyeimbangkan antara keadilan akses, dengan kualitas pendidikan yang diterima siswa.
Kebijakan PPDB berbasis zonasi sangat tepat untuk memeratakan akses dan meningkatkan mutu pendidikan. Karena prinsipnya adalah mendekatkan pelayanan dan menyamakan mutu pendidikan. Dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Salah satu keunggulan sistem zonasi adalah, memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, untuk mendapatkan akses setara di sekolah berkualitas. Sekolah favorit tidak hanya diisi siswa dari keluarga mampu, tetapi juga yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut.
Keunggulan lainnya yakni meretas diskriminasi sosial. Pengelompokan siswa tidak lagi berdasarkan status sosial ekonomi, tetapi sesuai wilayah tempat tinggal. Ini membantu mengurangi diskriminasi sosial dan ekonomi dalam pendidikan, mendorong inklusivitas, serta membuka akses pengembangan mutu pendidikan di sekolah-sekolah “pinggiran”.
Zonasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di pinggiran atau daerah terpencil. Sehingga standar pendidikan lebih merata. Selain itu, pemerintah terdorong memeratakan fasilitas dan kualitas pengajaran di semua sekolah.
Di sisi lain, sistem zonasi juga memiliki beberapa kekurangan. Hasil pantauan anggota Dewan Pendidikan Kota Surakarta (DPKS), kualitas pendidikan belum merata. Karena belum semua sekolah memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang setara. Sehingga terjadi ketimpangan kualitas pendidikan di beberapa wilayah.
Inilah yang menjadi sorotan publik, bahwa sistem zonasi tidak akan adil. Tidak sedikit orang tua merasa dirugikan, karena anaknya tidak dapat bersekolah sesuai keinginan meskipun nilai akademisnya tinggi. Ini dianggap tidak adil bagi siswa berprestasi, yang harus bersekolah di sekolah dengan kualitas lebih rendah.
Selain itu, sekolah-sekolah di zona dengan populasi tinggi sering kewalahan menerima jumlah siswa yang melebihi kapasitas. Sehingga berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Karena jumlah siswa dalam kelas terlalu besar.
Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang bermartabat dalam PPDB. Supaya tujuan menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif tercapai. Ketentraman dan kesehateraan siswa juga terjamin. Sehingga sistem zonasi harus memberikan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas.
Sistem zonasi harus memastikan, bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan sama untuk mengakses pendidikan. Tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.
Misalnya, sistem zonasi dirancang untuk mengurangi kesenjangan antarsekolah. Juga memberikan akses merata ke semua siswa. PPDB harus dilaksanakan dengan transparan, serta informasi yang jelas dan mudah diakses semua pihak. Setiap tahapan proses, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil, harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk pengawasan publik.
Keterlibatan orang tua, siswa, dan masyarakat dalam proses PPDB sangat penting. Melalui dialog dan konsultasi yang konstruktif, kebijakan PPDB dapat disusun secara lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
Penyelenggara pendidikan (dalam hal ini pemerintah daerah), harus disadarkan dan terus sadar. Bahwa tujuan utama PPDB yang bermartabat adalah, memastikan semua sekolah memiliki standar pendidikan yang setara.
Pemerintah harus berkomitmen meningkatkan kualitas fasilitas dan sumber daya. Terutama di sekolah-sekolah yang kurang berkembang, agar semua siswa mendapatkan pendidikan berkualitas.
Satu hal penting yang harus dilawan dan ditepis panita PPDB adalah, tekanan atas pribadi atau individu dari pihak pihat tertentu. Contohnya menerima titipan atau apapun namanya, yang bersifat memaksa atau memberi iming-iming agar anaknya diterima tanpa prosedur yang semestinya.
Integritas PPDB harus dijaga semua pihak. Mulai dari panitia di satuan pendidikan, hingga dinas pendidikan (disdik). Orang tua dan masyarakat harus ambil bagian menjaga integritas PPBD.
Pengawasan dari disdik, ombudsman, saber pungli, aparat penegak hukum, dewan pendidikan, LSM, dan media sangat diperlukan. Pengawasan yang ketat bisa meminimalkan kecurangan dalam PPDB.
Bentuk kecurangan PPDB, mulai dari mengakali kartu keluarga (KK), memalsukan atau merekayasa data calon siswa, menggunakan “surat sakti” dari pihak tertentu, hingga menjanjikan atau menawarkan imbalan tertentu. Termasuk gratifikasi dalam bentuk uang, materi, atau fasilitas tertentu. Upaya-upaya ini harus dihilangkan, dengan komitmen kebermartabatan pendidikan.
Kemudian penggunaan aplikasi online pada PPDB, bertujuan mencegah kecurangan. Ini harus difungsikan secara kresidensial. Dengan catatan para operator yang menjalankan sistem tersebut juga berintegritas.
Aplikasi hanya sebuah alat. Secanggih apapun peralatan, jika dijalankan pihak yang tidak berintegritas, maka hasilnya bisa direkayasa. Seketat apapun aturan, bagi pihak yang berniat curang, pasti ada peluang yang bisa dicari atau diakali.
Catatan ini penting. Negara wajib menyediakan sekolah yang layak, dengan guru-guru bermutu sesuai standar nasional pendidikan. Supaya orang tua yakin dan percaya, bahwa semua sekolah mutunya sama.
Inilah yang harus diselesaikan pemerintah, di tengah beragamnya kualitas sekolah. Sementara realitas kualitas pendidikan kita belum terlalu baik. Terutama dalam paramater pendidikan Programme for International Student Assessment (PISA). (*)




