Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Tri Wahyu Cahyono
Penulis: Tri Wahyu Cahyono❯
Dwi Astuti, Mahasiswa Program Doktor Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret & Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dwi Astuti, Mahasiswa Program Doktor Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret & Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh: Dwi Astuti, SKM., MKes.*)


Advertisement

PENGELOLAAN sampah di Indonesia telah menjadi isu krusial yang semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM) merupakan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Advertisement

Konsep ini mencakup pemilahan sampah di sumbernya, pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan meningkatkan kesadaran lingkungan.

Kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan.

Advertisement

Namun, meskipun telah ada berbagai kebijakan, implementasinya sering kali menemui berbagai kendala.

Kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sampah di seluruh Indonesia.

Menekankan pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah di tingkat masyarakat.

Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

PP ini mengatur tentang program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang berbasis masyarakat, memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif.

Di tingkat daerah, banyak daerah telah mengeluarkan Perda yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Contohnya adalah Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di desa.

Termasuk pembentukan Tim Pengelola Sampah dan kewajiban masyarakat untuk memilah sampah.

Selain undang-undang dan peraturan, terdapat juga pedoman teknis yang disusun oleh kementerian terkait untuk membantu implementasi kebijakan PSBM di lapangan.

Termasuk panduan tentang cara membentuk dan mengelola Bank Sampah serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan kebijakan ini.

Misalnya, di Kota Bandung, program "Bank Sampah" telah berhasil mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Masyarakat didorong untuk memilah sampah dan menabung di bank sampah, yang kemudian bisa ditukarkan dengan berbagai bentuk insentif.

Program ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang dibuang, tetapi juga memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat.

Di Kota Surabaya, program "Kota Tanpa Sampah" telah mengajak masyarakat untuk aktif dalam memilah sampah dari sumbernya.

Melalui sosialisasi dan pelatihan, masyarakat diajarkan cara mengelola sampah secara efektif.

Hasilnya, tingkat partisipasi masyarakat meningkat signifikan, dan volume sampah yang masuk ke TPA berkurang drastis.

Menilik di Kabupaten Sukoharjo, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, telah memiliki visi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah Sukoharjo yang maju, adil dan makmur.

Sedangkan misi Kabupaten Sukoharjo:

(1) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religious.

(2) Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

(3) Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

(4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dan (5) Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Adapun visi sanitasi Kabupaten Sukoharjo 2022-2027 adalah terwujudnya sanitasi Kabupaten Sukoharjo yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Misi Persampahan Kabupaten Sukoharjo SSK Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 adalah:

(1) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan yang terpadu dan efisien.

(2) Meningkatkan pengurangan sampah dengan peran serta masyarakat dan swasta.

Berdasar visi misi tersebut, maka dalam penyusunan dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Sukoharjo, diusulkan visi dan misi yang lebih spesifik berdasarkan hasil identifikasi isu-isu permasalahan dan kajian mendalam, sehingga rumusan visi sebagai berikut:

Visi ”Mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan”.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang bersih, diperlukan pengelolaan sampah yang harus konsisten pada perlindungan lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, yakni ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ramah lingkungan bertujuan untuk melindungi lingkungan dengan menghentikan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah yang tidak menerapkan prinsip ramah lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Penerapan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak negatif dari sampah.

Selain menggunakan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, teknologi pengolahan sampah perkotaan juga harus didukung menggunakan metode TPA yang tepat supaya lingkungan perkotaan tidak terganggu.

Berkelanjutan diartikan sebagai kesinambungan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Perencanaan investasi, kelembagaan, peran serta masyarakat dan pemakaian teknologi pengolahan sampah harus konsisten pada perlindungan lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pembangunan prasarana persampahan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan saat ini dan masa yang akan datang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, tanpa mengurangi aspek sosial dan ekonomi.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai visi dari Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Sukoharjo ditetapkan misi yaitu:

(1) Meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah yang terpadu dan efisien;

(2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta pada pengurangan sampah.

Dalam pengelolaan persampahan terdapat 5 aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek peraturan, kelembagaan/institusi, peran serta masyarakat, teknis-teknologi dan ekonomi.

Pengelolaan sampah ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lain.

Seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, pelibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta dan lain-lain.

Aspek teknis berupa penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Untuk mencapai keterpaduan dari 5 aspek, diperlukan perencanaan aspek ekonomi yang meliputi rencana investasi yang diperlukan dalam pengembangan aspek teknis, kelembagaan, peran serta masyarakat dan peraturan.

Secara umum, artikel ini mencoba untuk memberikan evaluasi tentang efektivitas kebijakan PSBM.

Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat detemukan adanya solusi yang lebih baik dalam pengelolaan sampah, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang pertama adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Hal ini merupakan salah satu tantangan utama, banyak program yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga kurangnya rasa memiliki terhadap program tersebut.

Ini tentunya berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah baik pengurangan sampah maupun penanganan sampah.

Kedua, kurangnya edukasi dan kesadaran. Kebijakan sering kali tidak disertai dengan program edukasi yang memadai.

Masyarakat kurang memahami pentingnya pemilahan sampah dan dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk.

Tanpa edukasi yang efektif, perubahan perilaku sulit dicapai. Ketiga, infrastruktur yang kurang memadai.

Banyak daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah.

Tempat pembuangan sampah yang jauh, kurangnya fasilitas daur ulang, dan kurangnya akses terhadap layanan pengumpulan sampah membuat masyarakat kesulitan untuk berpartisipasi.

Keempat, regulasi yang kurang mendukung. Beberapa regulasi yang ada tidak mendukung implementasi kebijakan berbasis masyarakat.

Misalnya, kurangnya insentif bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah dan sanksi yang tidak jelas bagi pelanggar.

Kelima, kurangnya koordinasi antar instansi. Koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat sering kali kurang, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan yang terpadu.

Rekomendasi penulis untuk optimalisasi kebijakan PSBM:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Pemerintah perlu mengembangkan program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Misalnya, melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.

2. Program Edukasi dan Kampanye Kesadaran.

Melakukan kampanye edukasi yang komprehensif mengenai pengelolaan sampah, pemilahan, dan daur ulang. Sekolah-sekolah dapat dilibatkan dalam program ini untuk menanamkan kesadaran sejak dini.

3. Peningkatan Infrastruktur.

Investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah sangat penting. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya fasilitas yang memadai untuk pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah.

4. Revitalisasi Regulasi.

Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi yang ada, termasuk memberikan insentif bagi masyarakat yang berkontribusi aktif dalam pengelolaan sampah.

5. Membangun Kerjasama Antar Instansi.

Meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan dengan baik. Pertemuan rutin dan forum diskusi dapat membantu dalam meningkatkan komunikasi.

Sebagai penutup, untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

Edukasi yang berkelanjutan, insentif bagi partisipasi aktif, serta integrasi kelembagaan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas PSBM.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi volume sampah yang dihasilkan, tetapi juga menciptakan budaya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui komitmen bersama, masa depan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bukanlah sekadar impian, melainkan sebuah kenyataan yang dapat dicapai. (*)

*) Mahasiswa Program Doktor Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret & Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta
 

 

Advertisement

Artikel Terkait

Prajurit TNI Dibekali Pengelolaan Sampah Mandiri

Prajurit TNI Dibekali Pengelolaan Sampah Mandiri

Komandan Yonif TP 449/SH Kabupaten Sukoharjo Mayor Inf. Edy Riwanto menyambut baik edukasi terkait pengelolaan sampah mandiri kepada prajurit TNI.

Merasa Sudah Bayar Iuran Sampah, Warga Pertanyakan Fungsi Retribusi Rp 5 Ribu Per bulan: Ini Penjelasan DLH Boyolali

Merasa Sudah Bayar Iuran Sampah, Warga Pertanyakan Fungsi Retribusi Rp 5 Ribu Per bulan: Ini Penjelasan DLH Boyolali

Warga Boyolali yang berada di kawasan luar jangkauan pemkab, justru harus mengeluarkan biaa lebih besar  untuk membayar jasa angkut sampah yang dikelola swasta.

Gandeng Danantara, Pemprov Jateng Bakal Bangun PSEL Solo Raya Berpusat di Sragen

Gandeng Danantara, Pemprov Jateng Bakal Bangun PSEL Solo Raya Berpusat di Sragen

Pemprov Jateng gandeng Danantara bangun PSEL berkapasitas 1.100 ton/hari demi kejar target Jawa Tengah Zero Sampah pada tahun 2028.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer