Oleh: Noor Rahmad, S.H., M.H.
DISRUPSI digital telah merevolusi hampir seluruh lini kehidupan manusia.
Transaksi ekonomi, layanan kesehatan, hingga birokrasi publik kini berada dalam genggaman.
Namun, di balik fasilitasi kenyamanan tersebut, ruang digital menyimpan paradoks kemanusiaan yang akut, yakni menjamurnya perdagangan obat ilegal untuk praktik aborsi yang beroperasi secara demonstratif melalui media sosial, marketplace, dan aplikasi percakapan instan.
Fenomena mengkhawatirkan ini menjadi salah satu temuan krusial dalam penelitian disertasi, yang membedah penegakan hukum atas penyalahgunaan obat ilegal untuk tindakan aborsi melalui platform digital berbasis pendekatan transendental.
Baca Juga: Zona Kuliner Halal
Ironisnya, negara terlihat lebih cepat mengawasi ujaran di media sosial dibanding mengawasi peredaran obat keras yang dapat mengancam keselamatan jiwa.
Berbagai platform digital telah menjadi ruang transaksi yang mempertemukan penjual, pembeli, hingga jaringan distribusi obat tanpa harus bertatap muka.
Bahkan, transaksi sering kali berlanjut melalui aplikasi pesan instan sehingga semakin sulit dilacak aparat penegak hukum.
Persoalan ini sesungguhnya bukan sekadar pelanggaran terhadap regulasi kesehatan ataupun hukum pidana. Masalah yang lebih mendasar adalah adanya kegagalan sistem dalam mengendalikan ruang digital.
Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pengawasan transaksi digital, hingga belum optimalnya tanggung jawab platform digital dalam mencegah peredaran obat ilegal.
