Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gibran Digugat Perdata ke Pengadilan

Antonius Christian
Penulis: Antonius Christian❯
Aryono Lestari dan pengacaranya saat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta, Senin (13/11) kemarin.
Aryono Lestari dan pengacaranya saat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta, Senin (13/11) kemarin.

RADARSOLO.COM - Almas Tsaqqibirru dan Gibran Rakabuming Raka digugat secara perdata terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat hukum.


Advertisement

Gugatan ini dilakukan oleh Aryono Lestari di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Senin (13/11) kemarin. 

Ditemui usai mendaftarkan gugatan, Aryono menjelaskan, sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, dia merasa terusik dengan putusan MK soal syarat pendaftaran capres-cawapres.

"Ini menabrak hukum. Bahkan penyelundupan hukum. Malah Gibran ketika deklarasi beberapa lalu dalam pidatonya mengatakan: ‘Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini’. Itu seolah-olah Pak Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Gibran," urai Aryono. 

Advertisement

Ditambah Aryono, Gibran tidak bisa mewakili kaum muda. Seharusnya yang dikatakan mewakili anak muda adalah mereka yang benar-benar berjuang dari bawah.

"Sehingga penunjukan Gibran sebagai cawapres ini sangat menggangu demokrasi. Makanya saya mengajukan gugatan," ujarnya.

Kuasa hukum Aryono, Andika Dian Prasetyo mengatakan, pihaknya yakin akan memenangkan gugatan ini.

Advertisement

Sebab, telah ada putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitsi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman mendapat sanksi berat. Yakni dicopot dari jabatannya.

"Kenapa itu terjadi, karena ada pelanggaran sehingga putusan MK itu cacat hukum," ujarnya.

Ditambahkan Andika, para capres dan cawapres yang mengikuti kontestasi ini harus beretika. "Kami tidak ingin seorang calon secara legalitas belum memenuhi, tapi dipaksa untuk memenuhi," ujarnya.  

Kemudian ada tuntutan secara material. Pemerintah mewajibkan untuk pendidikan politik. Sebab, kemunduruan demokrasi kesalahan dari pemerintah, dan meminta KPU membatalkan pencalonan Gibran, karena cacat hukum.

Dalam gugatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga turut sebagai pihak tergugat. Sebab, mereka menerima pendaftaran dari calon yang dihasilkan dari produk hukum yang gagal.

"Sehingga bila kita menang bisa membatalkan pencalonan Gibran sebagai cawapres," ujar Andika. (atn)

Advertisement

Artikel Terkait

Sengketa Ledoksari, Warga Solo Kembali Gugat KAI dan BPN

Sengketa Ledoksari, Warga Solo Kembali Gugat KAI dan BPN

Warga Ledoksari Solo mengajukan gugatan kedua terkait sengketa lahan. Kali ini PT KAI dan BPN Kota Surakarta menjadi pihak tergugat.

Waswas Tunggu Eksekusi Lahan, Warga Ledoksari Terpaksa Tak Masuk Kerja

Waswas Tunggu Eksekusi Lahan, Warga Ledoksari Terpaksa Tak Masuk Kerja

Warga Ledoksari Solo berjaga setelah PT KAI mengirim surat penertiban. Sebanyak 31 warga masih menggugat SHP 23 di Pengadilan Negeri Surakarta.

Warganet Ramai Tanggapi Gugatan Gibran di MK, Ada yang Singgung Prabowo

Warganet Ramai Tanggapi Gugatan Gibran di MK, Ada yang Singgung Prabowo

Gugatan syarat pendidikan Gibran di MK ramai dibahas warganet. Sebagian menyoroti posisi Prabowo-Gibran sebagai satu pasangan, sementara lainnya mempertanyakan proses seleksi KPU.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer