ASN Cuti Berstatus Nonaktif, Terhindari dari Sanksi Ketika Ikut Kampanye


RADARSOLO.COM - Aparatur sipil negara (ASN) yang suami/istrinya maju dalam kontestasi Pemilu 2024 bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
Selama masa cuti maka statusnya nonaktif dari ASN, sehingga boleh memberikan dukungan atau ikut kampanye tanpa sanksi.
Kepala BKPSDM Kota Solo Dwi Ariyatno mengatakan, pengajuan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) bersifat opsional bagi ASN yang suami/istrinya maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024.
“Jadi bisa diambil atau tidak,” kata dia, Minggu (26/11).
Ada dua konsekuensi berbeda yang disiapkan bagi ASN saat suami/istrinya ikut berkompetisi dalam pemilu.
Pilihan pertama, jika ASN mendapatkan izin untuk mengambil CLTN maka dia tidak akan dipermasalahkan jika mengikuti rangkaian kegiatan kampanye.
Sebab, statusnya sedang dinonaktifkan sebagai ASN selama periode tertentu. Biasanya para ASN yang mengambil CLTN mengambil masa cuti sepanjang 12 bulan hingga pemilu berakhir.
“Kalau statusnya cuti itu tidak kena ketentuan (aturan netralitas ASN) karena statusnya sedang nonaktif sebagai ASN. Konsekuensinya dia tidak mendapat kompensasi apapun. Baik gaji ataupun tunjangan dan tidak masuk dalam jumlah masa pengabdian dalam hal kenaikan gaji berkalanya,” terang dia.
Konsekuensi berbeda menanti ASN yang suami/istrinya ikut pemilu namun tidak mengambil CLTN maka ASN itu tetap dilarang ikut berkampanye, memberikan dukungan, dan sejenisnya.
“Misalnya suaminya nyaleg atau maju sebagai kepala daerah yang sedang berproses di pemilu, ASN tetap dilarang untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam hal memberi dukungan. Karena itu ada opsi CLTN yang nanti bisa menggugurkan larangan itu kalau diizinkan,” kata Dwi.
Mengenai proses pengajuan CLTN, biasanya dilakukan jauh-jauh hari dengan mengajukan izin CLTN pada kepala daerah masing-masing. Izin tersebut kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan izin teknis.
Setelah itu akan ditetapkan lewat keputusan wali kota. Hingga akhir pekan lalu, sudah ada tiga ASN yang mengajukan izin CLTN.
“Salah satunya pegawai BKPSDM yang suaminya nyaleg di Kabupaten Sukoharjo sejak 1 November lalu. Izinnya selama 12 bulan. Kalau tujuh guru mungkin baru diproses di dinas pendidika. Intinya kalau sudah CLTN tidak akan kena sanksi kalau ikut kampanye,” papar Dwi
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dian Rineta mengarahkan agar tenaga pendidikan di Kota Solo untuk mengambil cuti jika pasangannya berkompetisi dalam Pemilu 2024.
Ini dilakukan guna menjaga netralitas ASN, khususnya para tenaga pendidikan di Kota Bengawan. (ves/bun)



