
RADARSOLO.COM - Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengucap ikrar untuk menjungjung tinggi netralitas pada Pemilu 2024. Bawaslu siap mengawasi dalam realisasi di lapangan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo Dwi Ariyatno yang memimpin pembacaan ikrar tersebut menjelaskan, pembacaan ikrar ini merupakan sebuah kewajiban setelah penandatanganan pakta intregitas ASN terkait netralitas ASN jelang Pemilu 2024.
Para ASN diwajibkan membacakan ikrar itu di muka publik secara terbuka, bersamaan dengan peringatan HUT KOPRI kemarin.
“Poin-poinnya untuk menjaga netralitas, tidak berpihak, tidak melakukan ancaman pada ASN lain dan masyarakat, dan tidak menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian,” kata dia, Rabu (29/10).
Pihaknya memastikan 6.323 ASN (PNS dan PPPK) pemkot seluruhnya siap menerapkan prinsip netralitas pada Pemilu 2024. ASN akan tetap profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat.
“Sebagai wali kota tentu kami akan memberikan support karena beliau (Gibran Rakabuming Raka) masih menjalankan tugas, namun sebagai calon yang berkompetisi di pilpres (cawapres) tentu ASN tak boleh terlibat,” tegas Dwi.
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo meminta keseriusan ASN dalam menjungjung tinggi netralitas pada Pemilu 2024.
Seluruh pejabat negara, struktural, fungsional, hingga kepala desa dilarang keras melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
“Para ASN harus tetap profesional serta tidak ada konflik kepentingan yang terjadi jelang pemilu agar pemiu berjalan damai,” kata Ketua Bawaslu Kota Solo Budi Wahyono.
Sekalipun pihaknya belum menemukan pelanggaran di lingkungan ASN pemkot, Bawaslu minta ASN tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
Misalnya kehadiran kendaraan dinas dalam suatu giat kampanye, dan sejenisnya.
Pengecualian hanya pada Gibran Rakabuming sebagai anak presiden yang pengamanannya melekat dengan Paspampres.
“Kami harap tidak ada penyalahgunaan wewenang atau pun fasilitas negara,” harap dia.
Bila ditemukan pelanggaran, maka sanksi tegas akan tetap dibelakukan. Prosesnya dimulai dari kajian Bawaslu terkait pelanggaran, kemudian rekomendasi ke Komisi ASN dan diteruskan sanksi ke PPK (pembina pegawai di tingkat daerah). (ves/bun)




