
RADARSOLO.COM – Spanduk para tokoh yang hendak bertarung di Pilkada Solo 2024 kini makin mudah ditemukan di berbagai sudut Kota Solo. Meski jumlahnya kian bertambah, tidak semua spanduk itu bisa ditertibkan oleh satpol PP, khususnya jika terpasang di tembok milik masyarakat.
Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didik Anggono mengungkapkan, tidak semua spanduk yang berisi gambar diri bakal calon yang hendak maju dalam Pilkada 2024 bisa ditertibkan untuk saat ini.
Mengingat belum memasuki masa kampanye resmi. Untuk itu, pihaknya sementara waktu hanya mengacu pada perwali dan peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan reklame.
”Untuk sekarang ini karena belum masuk kampanye, konteksnya masih sosialisasi. Jadi belum bisa ditertiban kecuali hanya dengan aturan lingkungan hidup dan reklame, itu pun yang bisa ditertibkan yang dipasang di fasilitas umum (tiang listrik dan sebagainya, Red), pepohonan, dan sebagainya. Sementara yang di tembok warga itu tidak masuk di ranah kami untuk menertibkan,” terang dia, Minggu (18/8).
Meski demikian, lanjut dia, saat sudah memasuki masa kampanye dan muncul pasangan calon beserta nomor dalam pilkada 2024, pihaknya akan dilibatkan oleh Bawaslu Kota Surakarta dalam penertiban alat peraga kampanye (APK).
Poin pengawasannya akan menitik beratkan di area-area wajib steril seperti di jalan protokol Slamet Riyadi, jalur hijau (taman dan pepohonan, Red), serta fasilitas umum seperti di tiang listrik dan sejenisnya.
”Alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi atau yang disebut hanya dengan istilah spanduk itu berbeda satu dengan lainnya. Nah kalau nanti sudah waktunya kampanye, akan terbit peraturan KPU yang dibuat berdasarkan UU pemilu dan perwali Kota Solo tentang tata cara pemasangan spanduk ormas," kata Didik.
"Tapi untuk saat ini kan belum masuk kampanye, jadi penertiban hanya mengacu pada Perwali 26/2023 tentang Tata Cara Pemasangan Atribut Parpol dan Ormas,” tegasnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Solo Poppy Kusuma membenarkan adanya penanganan yang berbeda antara alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye.
Untuk saat ini pihaknya menegaskan bahwa belum masuk masa kampanye yang diperkirakan sekitar 25 September 2024 mendatang. Oleh sebab itu upaya penertiban APS yang dilakukan oleh pemerintah kota umumnya melanggar aturan setempat terkait lingkungan hidup dan reklame.
”Untuk saat ini kewenangan dari satpol PP dulu, tapi nanti kalau sudah penentuan calon dan masuk masa kampanye baru masuk ranah kami. Jadi kalau tidak melanggar perwali atau perda, tentu tidak akan ditertibkan karena masih masa sosialisasi,” terang dia. (ves/adi)




