Penyerapan Kerja Rendah, DPRD Solo Bakal Evaluasi Total Program Rumah Siap Kerja di 2026
RADASOLO.COM – Komisi IV DPRD Kota Solo mendorong pergeseran anggaran pada Program Rumah Siap Kerja tahun 2026 menyusul rendahnya angka penyerapan tenaga kerja yang baru mencapai 30 persen. Langkah ini diambil untuk meningkatkan standar kualifikasi pelatihan peserta agar mampu menembus pasar kerja internasional, khususnya ke Jepang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto mengungkapkan bahwa hasil evaluasi bersama Dinas Tenaga Kerja Solo menunjukkan adanya ketimpangan antara kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri. Pada 2025, anggaran APBD hanya mampu membiayai pelatihan bahasa Jepang hingga level kualifikasi N-5, padahal standar minimum untuk bekerja di luar negeri adalah level N-4.
"Akurasi perencanaan awal kurang bagus. Pada 2025 lalu, kualifikasi yang diberikan baru sampai tingkat N-5, sementara kebutuhan pasar di Jepang adalah N-4. Akibatnya, peserta pelatihan belum bisa diberangkatkan. Di tahun 2026 ini, kami mendorong anggaran digeser untuk menuntaskan kualifikasi peserta yang tertunda serta melatih peserta baru hingga mencapai level N-4," ujar Sugeng, Kamis (19/2).
Sebagai gambaran, pelatihan level N-5 membutuhkan biaya sekitar Rp8 juta per orang, sedangkan untuk mencapai level N-4 dibutuhkan total biaya sekitar Rp34 juta hingga Rp35 juta per orang. Komisi IV menyarankan agar sasaran jumlah peserta dikurangi demi mengejar kualitas standar keterserapan yang lebih tinggi.
Baca Juga: Buntut Unggah Data Rio Haryanto, Oknum Pegawai Pemkot Solo Terancam Potong Gaji Hingga PHK
"Jika target 2026 melatih 200 orang tapi hanya sampai N-5, lebih baik kuotanya dikurangi dulu namun kualitasnya sampai N-4 agar mereka benar-benar bisa bekerja di Jepang. Sisanya bisa diusulkan kembali di APBD Perubahan," tambah politikus PKS tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Solo Ekya Sih Hananto menyoroti pentingnya diversifikasi kerja sama sektor industri. Ia menyarankan Pemkot Solo untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini tengah menjajaki peluang penempatan kerja di Tiongkok.
Baca Juga: Ide Takjil Sehat Ramadhan 2026: 10 Menu Buka Puasa Tanpa Gorengan yang Bikin Tubuh Tetap Fit
"Idealnya kerja sama dilakukan langsung dengan sektor industri, bukan hanya LPK. Kami sarankan Pemkot 'menginduk' ke Pemprov Jateng untuk meminta kuota khusus bagi warga Solo agar akses lapangan kerja internasional semakin terbuka lebar," tandas politikus PDIP ini. (ves)
