RADARSOLO.COM – DPRD Kota Solo mendorong penyusunan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan prostitusi dan melindungi anak dari eksploitasi seksual. Dorongan ini mengemuka setelah Satres PPA-PPO Polresta Solo mengungkap jaringan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengapresiasi langkah kepolisian dalam membongkar jaringan tersebut. Namun, menurut dia, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada penyedia jasa seksual maupun pihak yang merekrut korban. Polisi juga perlu menelusuri pelanggan yang diduga terlibat, terutama jika kasusnya berkaitan dengan eksploitasi anak.
”Saya mengapresiasi rekan-rekan kepolisian dalam mengungkap perdagangan anak yang dijadikan PSK. Ini sangat riskan karena Kota Solo dianggap tenang dan damai, tetapi justru disalahgunakan oleh orang-orang yang menjalankan praktik seperti ini,” ujarnya.
Ardianto menilai, keberadaan pelanggan turut memungkinkan praktik eksploitasi seksual terus berlangsung. Karena itu, penegakan hukum perlu menyasar seluruh pihak yang terbukti terlibat agar memberikan efek jera.
”Bukan hanya penyedia, tetapi pelanggannya juga. Kalau tidak ada pesanan dari pelanggan, tidak akan terjadi transaksi. Kami berharap mereka yang terbukti terlibat juga mendapatkan hukuman setimpal agar tidak mengulangi perbuatannya,” tegasnya.
Dia juga meminta polisi mendalami identitas pelanggan yang diduga memesan jasa seksual melalui aplikasi MiChat. Meski pengguna aplikasi dapat memakai nama atau foto palsu, Ardianto menilai penelusuran tetap dapat dilakukan dengan memeriksa jejak transaksi dan bukti pendukung lainnya.
Koordinasi dengan pengelola hotel yang diduga menjadi lokasi pertemuan pelanggan dan korban juga dinilai penting. Pengelola penginapan diharapkan ikut mencegah tempat usahanya disalahgunakan untuk praktik eksploitasi seksual.
”Ketika masuk hotel, orang pasti dimintai data. Harapan saya, ada kerja sama dengan pihak pengusaha supaya aktivitas seperti ini bisa dicegah dan tidak terulang,” katanya.
Selain mendorong penegakan hukum, Ardianto mengungkapkan perlunya regulasi yang secara khusus mengatur pencegahan prostitusi dan perlindungan anak di Kota Solo. Dia menyebut, regulasi khusus yang dimaksud belum tersedia.
Rencana tersebut akan disampaikan kepada anggota DPRD lainnya, terutama Komisi IV yang membidangi urusan terkait perlindungan anak, untuk mendorong pembahasan aturan yang relevan.
