RADARSOLO.COM– Dinas Sosial Kota Solo bakal berkolaborasi dengan pemangku wilayah (dalam hal ini lurah-camat) dalam pendataan atau menampung keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan.
Untuk memaksimalkan itu, layanan sosial di program Posyandu Plus akan dimanfaatkan untuk mendata keluhan hingga mempermudah proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang tercoret dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan penyesuaian kepesertaan data BPJS Kesehatan (jalur, Red) PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN sedikitnya ada 21.024 orang yang tercoret dari daftar.
Hingga 20 Februari 2026, sedikitnya baru 467 peserta BPJS Kesehatan PBI APBN yang sukses melakukan reaktivasi atau aktif kembali sebagai peserta program tersebut.
Menimbang proses reaktivasi sepenuhnya diserahkan pada masing-masing peserta, Dinsos Kota Solo bakal berkolaborasi dengan Posyandu Plus untuk memudahkan proses pendataan dan aktivasi ulang.
“Jadi prosesnya itu tidak bisa serta merta kami lakukan, harus inisiatif dari masing-masing peserta. Kalau mau reaktivasi seperti sebelumnya (jalur APBN) maka dilakukan di dinas sosial. Kalau mau migrasi ke APBD bisa dilengkapi dengan syarat keterangan RT-RW dan Kelurahan. Tetapi kalau mau lewat jalur mandiri ya bisa langsung ke BPJS Kesehatannya. Makanya kita harus optimalkan agar masyarakat ini bisa segera mengecek keaktifan BPJS Kesehatannya,” jelas Kepala Dinas Sosial Kota Solo Syamsu Tri Wahyudi, Minggu (22/2/2026).
Bagi masyarakat yang belum tahu soal aktif tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan milik masing-masing bisa melakukan pengecekan lewat aplikasi Mobile JKN atau lewat Whatsapp Pandawa BPJS.
Jika statusnya tidak aktif, masyarakat disarankan untuk segera melakukan aktivasi sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing.
Untuk memudahkan itu dinsos akan bekerjasama dengan kewilayahan untuk berkolaborasi dalam program Posyandu Plus.
“Di Posyandu Plus itu kan ada layanan bidang sosial. Nah masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan ini untuk aduan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan mereka. Pertengahan pekan lalu kami sudah rakor dengan asisten pemerintahan, dinas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya kami akan ketemu lurah-camat agar menggerakkan warga yang tidak aktif itu ke Posyandu Plus. Jadi yang nonaktif dioyak-oyak untuk segera mengurus, layanannya kita dekatkan lewat Posyandu Plus itu,” beber Samsu.
Sekadar informasi, layanan Posyandu Plus di Kota Soloa sudah berlangsung lebih dari 50 persen dari total 629 unit -target ada di setiap RW di Kota Solo-.
Layanan di Posyandu Plus tidak hanya dari segi kesehatan namun juga dilengkapi dengan berbagai layanan tambahan lainnya mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum, termasuk perihal urusan sosial itu.
Layanan ini yang coba dimaksimalkan untuk penanganan kepesertaan BPJS Kesehatan itu.
“Pelaksanaan (Posyandu Plus, Red) sudah baik dan hampir merata di semua wilayah. Ini harus kami dorong supaya bisa dijalankan secara optimal,” ucap Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani, beberapa waktu sebelumnya. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy