RADARSOLO.COM – Implementasi program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Sragen masih menemui jalan terjal.
Hingga pertengahan Februari ini, baru 78 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi. Padahal target awalnya 126 unit SPPG.
Ketua Satgas MBG Sragen Suroto menyebut semangat percepatan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini sering kali tidak dibarengi dengan kesiapan dokumen di lapangan. Kepatuhan administrasi para mitra yang dinilai masih acak-acakan jadi kendalanya.
”Kendala teknis sebetulnya minim. Tapi kepatuhan administrasi ini yang jadi catatan tebal. Meski ini program nasional, aturan tidak boleh diterabas,” tegas Suroto yang juga wakil Bupati Sragen, Selasa (17/2/2026).
Temuan satgas di lapangan cukup mengejutkan. Banyak titik SPPG yang nekat berdiri di atas lahan yang statusnya masih sawah.
Tak hanya itu, dokumen vital seperti persetujuan bangunan gedung (PBG), izin lingkungan, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) banyak yang belum dikantongi pengelola.
Aspek kesehatan lingkungan pun tak luput dari bidikan. Suroto menyayangkan adanya lokasi dapur yang justru berdampingan dengan kandang ternak atau tempat pembuangan sampah.
”Kami bicara soal gizi. Bagaimana gizi bisa tercapai kalau lingkungannya tidak higienis? Ini yang sedang kita evaluasi total,” imbuhnya.
Suroto juga mengingatkan standar operasional unit dapur saat ini telah naik kelas. Jika dulu pengelola cukup mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan setempat, kini tuntutannya mengarah pada standar internasional.
”Arahnya sekarang ke ISO. Ini levelnya sudah internasional. Saat ini kondisinya memang masih perlu penataan serius, istilahnya masih acak-acakan dan harus kami rapihkan bersama,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya memastikan sisi pemberdayaan ekonomi tetap berjalan. Rantai pasok bahan baku dari petani dan pedagang lokal akan dikawal ketat dengan melibatkan BUMDes dan koperasi desa.
”Prinsipnya Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata. Kita tidak sedang mencari kesalahan siapa pun, tapi merapatkan barisan agar program Presiden ini berjalan linier. Manfaatnya harus dirasakan masyarakat, baik secara gizi maupun ekonomi,” tandas Suroto. (din/adi)
