Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kapala Sub Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo Subroto mengatakan, kedua ASN tersebut bolos kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 46 hari. Sebelum pemberlakuan sanksi tegas tersebut pihaknya telah melakukan beberapa upaya pendekatan dan peneguran.
”Keputusan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (PNS)," katanya.
Dijelaskan, sanksi ringan berupa teguran telah dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, tidak ditemui titik terang. Sehingga tindakan tegas dilakukan dengan pemecatan.
”Sejak terhitung mangkir lima kali tanpa keterangan di hari kerja, atasan terkait sudah melakukan pendekatan dan juga teguran maupun hukuman disiplin,” imbuhnya.
Dijelaskan, sesuai ketentuan pemberian saksi harus berjenjang dari atasan langsung ASN yang bersangkutan. Jika tidak ada perbaikan setelah peneguran, OPD terkait kemudian membentuk tim yang melibatkan Inspektorat serta BKPP Sukoharjo. Lalu pemeriksaan menyeluruh, barulah dilakukan pemutusan.
"Setelah itu baru Bupati Sukoharjo membentuk Tim Penegak. Selain melibatkan OPD terkait, Inspektorat dan BKPP. Ini terkait hubungannya dengan disiplinnya ASN yang bersangkutan," katanya.
Subroto mengaku pemecatan kedua ASN telah sesuai prosedur yang berlaku. Penerapan saksi tegas tersebut diharapkan bisa menjadi peringatan bagi ASN lain. (rgl/adi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



