Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pandemi Covid-19, PAD Sukoharjo Naik 21,57 Persen

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BEDAH ANGGARAN: Penyampaian nota pengantar rancangan perubahan KUA-PPAS) APBD 2021 di DPRD Sukoharjo, Senin (8/2) kemarin. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
BEDAH ANGGARAN: Penyampaian nota pengantar rancangan perubahan KUA-PPAS) APBD 2021 di DPRD Sukoharjo, Senin (8/2) kemarin. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Pandemi Covid-19 tak memengaruhi pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) Sukoharjo. PAD naik 21,57 persen atau senilai Rp 74,020 miliar.

Itu diungkapkan Bupati Etik Suryani pada nota pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran, perubahan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 pada rapat paripurna DPRD Sukoharjo, Senin (2/8).

Bupati Etik menuturkan, kenaikan PAD tersebut berasal dari pajak daerah yang naik menjadi Rp 24,821 miliar; retribusi daerah naik Rp 1,033 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik Rp 8,382 miliar. Juga berasal dari lain-lain PAD yang sah naik Rp 39,783 miliar.

“Untuk pendapatan transfer berkurang Rp 9,634 miliar atau 0,63 persen karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021. Hal itu dalam rangka mendukung penanganan pandemi dan dampaknya,” ungkap Etik.

Dari sisi belanja daerah, mengalami penambahan Rp 103,255 miliar. Penambahan terjadi karena hasil tindak lanjut arahan presiden yang menginstruksikan kebijakan perpanjangan PPKM mikro dan pembentukan posko PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi yang naik Rp 119,309 miliar. Antara lain digunakan untuk belanja pegawai berkurang Rp 31,532 miliar karena disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNE dan Peraturan Pemerintah Nomo 63 Tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 pada Apartur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjagan Tahun 2021.

Kemudian belanja barang dan jasa naik Rp 145,819 miliar yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa operasional yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja subsidi berkurang Rp 4,941 miliar karena disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil koordinasi dengan perbankan.

Belanja hibah bertambah Rp 1,914 miliar dan belanja bantuan sosial naik Rp 8,049 miliar yang direncanakan untuk pemberian bantuan uang duka bagi warga miskin yang meninggal dunia sebanyak 1.737 ahli waris, serta bantuan sosia rumah tidak layak huni sebanyak 200 unit.

Namun, untuk belanja modal berkurang Rp 9,947 miliar karena dilakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan juga pemerintah daerah yang bersifat strategis.

“Antara lain untuk refocusing dan realokasi belanja, menampung kembali kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mekanisme mendahului perubahan APBD 2021, penambahan anggaran untuk pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, serta kegiatan yang jadi prioritas, yang bersifat wajib dan mendesak termasuk pembayaran listrik, telepon dan air,” papar Etik.

belanja tidak terduga berkurang Rp 26,144 miliar. Antara lain digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban keperluan darurat. Termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sedangkan belanja transfer bertambah Rp 20,037 miliar yang digunakan untuk belanja bantuan keuangan pemerintah desa.

Dari sisi penerimaan pembiayaan, perubahan APBD 2021 disesuaikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2020 senilai Rp 358,599 miliar. Dalam APBD 2021 sudah dialokasikan Rp 318,320 miliar, sehingga ada penambahan Rp 40,133 miliar. Termasuk untuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan nonsertifikasi dan tunjangan profesi guru PNSD.

“Pada sisi pengeluaran pembiayaan tidak ada penambahan atau pengurangan dari penetapan APBD 2021,” tambah bupati. (kwl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Perwakilan Syariah Kota Surakarta (DSKS) saat audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Senin (2/11), mendesak izin Warung Mi dan Babi Tepi Sawah dikaji ulang.

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Sekretaris DPD KNPI Sukoharjo Wisanggeni Indra Aji menegaskan, OKP bukan sekadar wadah organisasi pemuda biasa.

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Perwakilan Badan Persmuyawaratan Desa (BPD) audensi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Selasa (8/9).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer