Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda APBD 2022 Tunggu Evaluasi Gubernur

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PENGAMBIL KEBIJAKAN: Bupati Etik Suryani dan Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi di paripurna persetujuan Raperda APBD 2022, Senin (22/11). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
PENGAMBIL KEBIJAKAN: Bupati Etik Suryani dan Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi di paripurna persetujuan Raperda APBD 2022, Senin (22/11). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Unsur legislatif dan eksekutif telah menyetujui Rancangan Peraturan daerah (Raperda) APBD 2022 pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi di gedung DPRD setempat, Senin (22/11).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, sesuai pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dapat disampaikan kepada gubernur paling lambat tiga hari sejak disetujui untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.

“Adapun mengenai pendapat, saran, serta imbauan yang disampaikan anggota DPRD, baik melalui pandangan umum fraksi, rapat badan anggaran, rapat komisi dan melalui rapat paripurna akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesui dengan kemampuan keuangan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” beber Etik.

Bupati memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ketua DPRD bersama anggota, serta semua kepala organisasi perangkat daerah atas kerja sama yang baik selama ini.

Sebelum Raperda APBD 2022 ditandatangani, DPRD membacakan sejumlah catatan/rekomendasi dari badan anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan Sekretaris DPRD Sukoharjo Basuki Budi Santoso.

Catatan tersebut antara lain menyarankan semua OPD untuk membuat inovasi baru agar Kabupaten Sukoharjo lebih berprestasi. “Pelayanan administrasi kependudukan agar lebih ditingkatkan, sehingga makin bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Basuki.

Banggar juga merekomendasikan normalisasi saluran di Desa Lorog- Desa Kateguhan sepanjang 800 meter, serta pelebaran jalan mulai palang kereta api Blimbing ke arah Sanggung, Kecamatan Gatak karena lalu lintas cukup padat.

Saran lainnya ditujukan kepada dinas sosial untuk melaksanakan verifikasi dan evaluasi setiap enam bulan sekali agar validasi data warga penerima bantuan sosial lebih optimal. (kwl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Perwakilan Syariah Kota Surakarta (DSKS) saat audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Senin (2/11), mendesak izin Warung Mi dan Babi Tepi Sawah dikaji ulang.

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Sekretaris DPD KNPI Sukoharjo Wisanggeni Indra Aji menegaskan, OKP bukan sekadar wadah organisasi pemuda biasa.

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Perwakilan Badan Persmuyawaratan Desa (BPD) audensi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Selasa (8/9).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer