Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, sesuai pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dapat disampaikan kepada gubernur paling lambat tiga hari sejak disetujui untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.
“Adapun mengenai pendapat, saran, serta imbauan yang disampaikan anggota DPRD, baik melalui pandangan umum fraksi, rapat badan anggaran, rapat komisi dan melalui rapat paripurna akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesui dengan kemampuan keuangan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” beber Etik.
Bupati memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ketua DPRD bersama anggota, serta semua kepala organisasi perangkat daerah atas kerja sama yang baik selama ini.
Sebelum Raperda APBD 2022 ditandatangani, DPRD membacakan sejumlah catatan/rekomendasi dari badan anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan Sekretaris DPRD Sukoharjo Basuki Budi Santoso.
Catatan tersebut antara lain menyarankan semua OPD untuk membuat inovasi baru agar Kabupaten Sukoharjo lebih berprestasi. “Pelayanan administrasi kependudukan agar lebih ditingkatkan, sehingga makin bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Basuki.
Banggar juga merekomendasikan normalisasi saluran di Desa Lorog- Desa Kateguhan sepanjang 800 meter, serta pelebaran jalan mulai palang kereta api Blimbing ke arah Sanggung, Kecamatan Gatak karena lalu lintas cukup padat.
Saran lainnya ditujukan kepada dinas sosial untuk melaksanakan verifikasi dan evaluasi setiap enam bulan sekali agar validasi data warga penerima bantuan sosial lebih optimal. (kwl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




