Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

FPB Datangi DPRD Sukoharjo, Desak Kepastian Pencabutan Permenaker Nomor 2

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BERSIKAP: Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo berfoto bersama usai bertemu Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Kamis (10/3). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
BERSIKAP: Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo berfoto bersama usai bertemu Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Kamis (10/3). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo mendatangai DPRD Sukoharjo, Kamis (10/3). Mereka ingin memastikan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur jaminan hari tua (JHT) telah dibatalkan secara resmi.

Sekretaris FPB Sukoharjo Sigit Hastono menegaskan, pihaknya mengawal penolakan buruh terhadap Permenaker Nomor 2 tahun 2022. Buruh menilai pemerintah belum benar-benar membatalkan regulasi tersebut karena sifatnya sebatas statement.

“Hingga kini belum ada pembatalan atau pencabutan secara resmi oleh pemerintah. Padahal, permenaker mulai efektif berlaku 4 Mei mendatang,” ujar Sigit, Kamis (10/3).

Menurutnya, yang terjadi saat ini, hanya statement-statemen pejabat terkait tentang pencairan JHT dikembalikan kepada regulasi sebelumnya.

"Lantas bagaimana setelah 4 Mei? Buruh butuh kepastiaan dengan pembatalan secara resmi, bukan hanya statement,” tandasnya.

Sigit berharap DPRD Sukoharjo turut mengawal permohonan pencabutan permenaker tersebut. Mengingat JHT adalah hak buruh karena berasal dari iuran buruh. Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak membuat regulasi yang memberatkan buruh.

“Waktu aksi di kabupaten (kantor bupati Sukoharjo), bupati berjanji mengirimkan keluhan kami ke Kementerian Ketenagakerjaan. FPB juga meminta dukungan komisi IV dan DPRD Sukoharjo dengan melayangkan surat ke pusat agar pembatalan permenker segera dilakukan," tegas dia.

Ditambahkan Sigit, para buruh tak akan ragu turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh 1 Mei jika Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah tidak secara resmi mencabut Permenaker tersebut. (kwl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Perwakilan Syariah Kota Surakarta (DSKS) saat audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Senin (2/11), mendesak izin Warung Mi dan Babi Tepi Sawah dikaji ulang.

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Sekretaris DPD KNPI Sukoharjo Wisanggeni Indra Aji menegaskan, OKP bukan sekadar wadah organisasi pemuda biasa.

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Perwakilan Badan Persmuyawaratan Desa (BPD) audensi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Selasa (8/9).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer