Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
FPB Datangi DPRD Sukoharjo, Desak Kepastian Pencabutan Permenaker Nomor 2

Penulis: Damianus Bram❯

Sekretaris FPB Sukoharjo Sigit Hastono menegaskan, pihaknya mengawal penolakan buruh terhadap Permenaker Nomor 2 tahun 2022. Buruh menilai pemerintah belum benar-benar membatalkan regulasi tersebut karena sifatnya sebatas statement.
“Hingga kini belum ada pembatalan atau pencabutan secara resmi oleh pemerintah. Padahal, permenaker mulai efektif berlaku 4 Mei mendatang,” ujar Sigit, Kamis (10/3).
Menurutnya, yang terjadi saat ini, hanya statement-statemen pejabat terkait tentang pencairan JHT dikembalikan kepada regulasi sebelumnya.
"Lantas bagaimana setelah 4 Mei? Buruh butuh kepastiaan dengan pembatalan secara resmi, bukan hanya statement,” tandasnya.
Sigit berharap DPRD Sukoharjo turut mengawal permohonan pencabutan permenaker tersebut. Mengingat JHT adalah hak buruh karena berasal dari iuran buruh. Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak membuat regulasi yang memberatkan buruh.
“Waktu aksi di kabupaten (kantor bupati Sukoharjo), bupati berjanji mengirimkan keluhan kami ke Kementerian Ketenagakerjaan. FPB juga meminta dukungan komisi IV dan DPRD Sukoharjo dengan melayangkan surat ke pusat agar pembatalan permenker segera dilakukan," tegas dia.
Ditambahkan Sigit, para buruh tak akan ragu turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh 1 Mei jika Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah tidak secara resmi mencabut Permenaker tersebut. (kwl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



