Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Parpol Mulai Daftar, Bawaslu Sukoharjo Aktifkan Piket 24 Jam

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PROSEDUR: KPU Sukoharjo menggelar rapat koordinasi di Pendopo KPU Sukoharjo, Jumat (29/7).  Kegiatan dihadiri perwakilan partai politik berbadan hukum di Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu dan stakeholders terkait.  (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
PROSEDUR: KPU Sukoharjo menggelar rapat koordinasi di Pendopo KPU Sukoharjo, Jumat (29/7). Kegiatan dihadiri perwakilan partai politik berbadan hukum di Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu dan stakeholders terkait. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO - Partai politik calon peserta Pemilu 2024 mendatang mulai melakukan pendaftaran ke KPU. Disisi lain, Bawaslu Sukoharjo mulai mengaktifkan piket 24 jam untuk memastikan tidak ada kesalahan prosedur

Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo Suci Handayani membeberkan bahwa di KPU RI sejumlah partai politik calon peserta pemilu sudah mulai mendaftarkan diri. Rencananya pendaftaran akan digelar hingga Minggu (14/8).

"KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu," kata Suci Handayani, Senin (1/8).

Menurut Suci, PKPU No 4 /2022 Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol. Lalu melihat apakah ada dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol. Serta status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik.

"Lalu apakah usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol," kata Suci.

Lebih lanjut dikatakan Suci, untuk parpol di Sukoharjo, dengan jumlah penduduk 897.916 maka parpol harus menyertakan minimal keanggotaan parpol 898. Kemudian, dengan jumlah Kecamatan 12, maka jumlah minimal kepengurusan partai 6 Kecamatan.

"Nanti ada pemberitahuan dari KPU RI ke KPU kabupaten/kota terhadap dugaan ganda, usia dan status perkawinan, status pekerjaan dan NIK yang terdaftar tidak ada di DPB. KPU kabupaten/ kota melakukan pencermatan dan dilaporkan ke KPU melalui Sipol," katanya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan bahwa pada masa pendaftaran parpol ini, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo aktifkan piket 24 jam. Hal ini untuk memastikan tidak ada kesalahan prosedur. Memastikan tidak ada pelanggaran administrasi dan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada parpol dan KPU. (kwl/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Ada Temuan TPS Tak Ramah Disabilitas, segera Laporkan Bawaslu!

Ada Temuan TPS Tak Ramah Disabilitas, segera Laporkan Bawaslu!

Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki menjelaskan, setiap warga negara punya hak yang sama dalam demokrasi dan penyelenggaraan pemilu, termasuk penyandang disabilitas.

KPU Solo Temukan 43 Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

KPU Solo Temukan 43 Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

KPU Kota Solo menemukan 43 data pemilih TMS dari 44 yang diverifikasi melalui Coktas. Salah satunya sudah tercatat dalam DPTLN.

Deadline Pemutakhiran Data 25 Juni 2026, KPU Sukoharjo Surati Parpol

Deadline Pemutakhiran Data 25 Juni 2026, KPU Sukoharjo Surati Parpol

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo mengatakan, pemutakhiran data parpol merupakan bagian dari upaya menjaga validitas dan akurasi data politik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer