Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Uzur, Perda tentang Perhubungan Diganti

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
CHECKING: Petugas Dishub Sukoharjo memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan belum lama ini. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
CHECKING: Petugas Dishub Sukoharjo memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan belum lama ini. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dinilai sudah sesuai dengan kondisi terkini. Payung hukum tersebut segera diganti.

Nota pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) sudah disampaikan Bupati Sukoharjo Etik Suryani kepada DPRD setempat.

Menurut Etik, pihaknya menyampaikan nota pengantar lima raperda kepada DPRD Sukoharjo dalam rapat paripurna, Senin (10/10). “Penyampaian nota pengantar lima raperda ini menindaklanjuti hasil Banmus DPRD dimana disepakati pembahasan terhadap lima raperda non-APBD,” terang Bupati.

Salah satunya, Raperda tentang Perhubungan. Dijelaskan bupati, pengelolaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan di Kota Makmur telah ditetapkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun regulasi itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, sejumlah raperda yang disampaikan kepada DPRD Sukoharjo mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, arah kebijakan, tataran transportasi lokal, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berikutnya penyelenggaraan angkutan sungai, penyelenggaraan perkeretaapian, pembangunan heliport, sumber daya manusia, dan kerja sama.

“Juga akan mengatur sistem informasi dan komunikasi, peran serta masyarakat, dan pembinaan, pengawasan dan pendanaan," ungkap Etik.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo Toni Sri Buntoro menambahkan, tidak relevannya Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menyusul lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, sehingga aturan dibawahnya harus mengalami penyesuaian.

“Karena adanya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, maka ditindaklanjuti dengan peraturan dibawahnya," katanya. (kwl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Perwakilan Syariah Kota Surakarta (DSKS) saat audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Senin (2/11), mendesak izin Warung Mi dan Babi Tepi Sawah dikaji ulang.

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Sekretaris DPD KNPI Sukoharjo Wisanggeni Indra Aji menegaskan, OKP bukan sekadar wadah organisasi pemuda biasa.

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Perwakilan Badan Persmuyawaratan Desa (BPD) audensi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Selasa (8/9).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer