Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sukoharjo Tetapkan Program Pembentukan Perda

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan acara Penetapan Propemperda 2023. (SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO FOR RASO)
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan acara Penetapan Propemperda 2023. (SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO FOR RASO)
SUKOHARJO – DPRD Sukoharjo menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023. Ini akan menjadi pedoman bagi legislatif dalam menyusun rancangan peraturan daerah (raperda).

Ketua DPRD Wawan Pribadi mengatakan, telah ditetapkan raperda yang akan dibahas pada 2023. Di antaranya Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kemudian Raperda Keolahragaan serta Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun.

"Selain itu, DPRD juga menetapkan raperda komulatif,” ujar Wawan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukharjo Agus Santosa saat membacakan sambutan Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Sehingga diharapkan dapat tersusun dan terbentuk peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan propemperda dilaksanakan bersama-sama pemkab dan DPRD. Dalam penyusunannya memperhatikan beberapa hal antara lain perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan aspirasi masyarakat,” terangnya. (kwl/bun/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Perwakilan Syariah Kota Surakarta (DSKS) saat audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Senin (2/11), mendesak izin Warung Mi dan Babi Tepi Sawah dikaji ulang.

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Sekretaris DPD KNPI Sukoharjo Wisanggeni Indra Aji menegaskan, OKP bukan sekadar wadah organisasi pemuda biasa.

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Perwakilan Badan Persmuyawaratan Desa (BPD) audensi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Selasa (8/9).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer