Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan dua perangkat desa untuk diberikan sanksi tegas. Proses hukum terhadap terjadinya jual beli atau tukar guling tanah kas desa itu tetap akan berjalan.
Hearing kedua terkait kasus tanah kas Desa Gedangan berlangsug selama 6 jam di DPRD Kabupaten Sukoharjo, Kamis (27/10). Dimulai pukul 10.00 hingga berakhir pukul 16.30. Hearing dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Wawan Pribadi, bersama wakil ketua DPRD Eko Sapto Purnomo, dan Siti Zakiyatun.
Acara juga dihadiri oleh para pihak yang berseteru, seperti kades Gedangan, sekdes Gedangan, hingga BPD Gedangan. Turut menghadirkan mantan sekdes Gedangan, mantan pj kades Gedangan, dan mantan BPD Gedangan. Hadir pula camat Grogol, plt kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, Inspektorat, BPN, dan Irwan Lesmana yang merupakan pengusaha yang membeli tanah kas Desa Gedangan.
Meski diwarnai adu argumen antara para pihak yang berseteru, namun, hearing akhirnya mengerucut bahwa pj kades Gedangan yang menjabat pada 2017 telah membentuk tim untuk melakukan inventarisasi aset desa. Dalam laporan inventarisasi, diketahui bahwa benar ada tanah kas desa persil 130 patok 79.
"Dari berbagai dokumen dan keterangan dapat disimpulkan bahwa tanah kas Desa Gedangan, persil 130 patok 79 ada dan berpindah tangan atau diperjualbelikan," ungkap Wawan Pribadi usai acara kepada Jawa Pos Radar Solo.
Wawan juga mengakui, pihaknya membuat rekomendasi kepada kepala desa untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum perangkat desa yang telah melakukan jual beli tanah tersebut. Karena apa yang dilakukan perangkat desa tersebut melebihi kewenangannya.
"Perintahnya kan jelas, 2017 lalu diminta untuk inventarisasi, namun malah dijual. Jadi sanksinya harus tegas. Kepala desa tidak perlu takut, kalau di PT TUN, saya siap mengawal," beber Wawan.
DPRD juga memberikan rekomendasi untuk kades atau yang berwenang memberikan evaluasi kepada sekdes. Karena, dalam hearing keterangannya berubah-ubah.
"Selain keterangan berubah-ubah, sebagai sekdes harus berperan dalam mendukung pekerjaan desa, tapi pekerjaannya tidak cakap. Laporan keuangannya juga tidak beres. Terungkap tadi waktu dalam hearing," jelas Wawan.
Menurut Wawan, ada fakta bahwa tukar guling tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur. Setidaknya, jika ada pelepasan atau pengalihan hak atas tanah kas desa harus persetujuan bupati, tidak bisa perangkat desa melakukannya sendiri.
Sementara itu Kades Gedangan Srinoto usai acara mengaku berterima kasih kepada DPRD yang telah membuahkan hasil bahwa tanah kas Desa Gedangan bisa kembali menjadi aset desa setempat, meskipun baru proses. Pihaknya berterima kasih juga kepada Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI Jawa Tengah yang mengawal perkara ini.
"Terkait rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada dua perangkat desa, nanti kami akan berkonsultasi dengan camat," katanya.
Sementara itu Ketua LSM LAPAAN RI Jateng BRM Kusumo Putro beberkan bahwa saat hearing yang kedua akhirnya terungkap jelas bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi.
"Oleh karena itu LAPAAN RI mendesak kepada kejari Sukoharjo untuk terus melakukan penyelidikan yang mendalam. Termasuk memanggil serta memeriksa pihak-pihak yang terlibat, agar terungkap semua pelakunya untuk bisa diproses hukum guna mempertanggung jawabkan atas konsekuensi hukum yang dilakukannya," tegas Kusumo. (kwl/nik)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




