Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

16 Raperda yang Dirancang Pemkab Sukoharjo Masuk Propemperda 2023

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PAMITAN: Bupati Sukoharjo Etik Suryani memberi salam ke anggota DPRD usai rapat paripurna, Kamis (12/1/2023) lalu. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
PAMITAN: Bupati Sukoharjo Etik Suryani memberi salam ke anggota DPRD usai rapat paripurna, Kamis (12/1/2023) lalu. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Setidaknya 16 rancangan peraturan daerah (raperda), masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023. Bupati Sukoharjo Etik Suryani berharap, peraturan daerah (perda) yang akan digedok memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kota Makmur.

Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penetapan Perubahan Propemperda 2023, digelar di gedung DPRD setempat, Kamis (12/1/2023). Dalam rapat paripurna tersebut, Propemperda 2023 menetapkan 16 raperda. Terdiri dari 13 raperda dari Pemkab Sukoharjo, serta 3 raperda inisiatif legislatif.

Dalam acara tersebut, Etik mengaku telah dilakukan pemantapan dan finalisasi terhadap rencana Propemperda 2023. Antara badan pembentukan perda di DPRD, bersama dengan jajaran eksekutif.

“Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda. Disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Diharapkan dapat tersusun dan terbentuk perda yang berkualitas, implementatif, tepat, serta sesuai kebutuhan masyarakat,” ucap Etik.

Menurut Etik, penyusunan propemperda dilaksanakan bersama legislatif. Selama perencanaan penyusunannya, memerhatikan beberapa hal. Antara lain perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk aspirasi masyarakat.

Selain itu, penyusunan propemperda juga memerhatikan skala prioritas. Berpedoman dari hasil konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah. Propemperda 2023 telah ditetapkan, dengan DPRD Sukoharjo Nomor 170/16 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Namun, beberapa raperda yang sudah masuk Propemperda 2022, justru belum rampung dibahas dan diundangkan. Maka raperda tersebut harus dibahas tahun ini. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan perubahan propemperda.

Sesuai ketentuan Pasal 37 jo Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, mengamanatkan hasil penyusunan propemperda antara DPRD dan bupati disepakati menjadi Propemperda. Kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

“Merealisasikan raperda yang telah ditetapkan dalam perubahan propemperda tersebut, hendaknya memerhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terutama menyangkut kewenangan pemkab. Agar perda yang ditetapkan tidak bertentangan,” pesan Etik. (kwl/fer/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Perwakilan Syariah Kota Surakarta (DSKS) saat audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Senin (2/11), mendesak izin Warung Mi dan Babi Tepi Sawah dikaji ulang.

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Sekretaris DPD KNPI Sukoharjo Wisanggeni Indra Aji menegaskan, OKP bukan sekadar wadah organisasi pemuda biasa.

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Perwakilan Badan Persmuyawaratan Desa (BPD) audensi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Selasa (8/9).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer