Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 Digedog

Iwan Kawul
Penulis: Iwan Kawul❯
SEPAKAT: Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, tandatangani MoU KUA-PPAS APBD 2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (7/8).
SEPAKAT: Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, tandatangani MoU KUA-PPAS APBD 2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (7/8).

RADARSUKOHARJO.COM – Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama DPRD menandatangani nota kesepakatan, Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024. Dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo, Senin (7/8).


Advertisement

Mengacu Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa KUA-PPAS APBD yang telah disepakati kepala daerah bersama legislatif, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

“Selanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran (SE) tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD. Sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024,” ungkap Etik usai rapat paripurna.

Etik menambahkan, RKA–SKPD yang disusun oleh kepala SKPD tersebut, memuat rencana pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program, kegiatan, sub kegiatan, objek pendapatan dan belanja, serta pembiayaan. Selain itu, juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program, serta kegiatan dan sub kegiatan.

Advertisement

RKA-SKPD tersebut merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Serta rancangan peraturan kepala daerah, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2024 mendatang.

“Selanjutnya, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD. Karena telah bekerja keras dengan tim anggaran pemerintah daerah, untuk membahas kebijakan umum APBD. Termasuk prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024,” kata Etik. (kwl/fer)

Advertisement

Artikel Terkait

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Desak Izin Warung Babi Dikaji Ulang

Perwakilan Syariah Kota Surakarta (DSKS) saat audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Senin (2/11), mendesak izin Warung Mi dan Babi Tepi Sawah dikaji ulang.

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Dorong Kolaborasi OKP, DPD KNPI Sukoharjo Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan di Era Digital

Sekretaris DPD KNPI Sukoharjo Wisanggeni Indra Aji menegaskan, OKP bukan sekadar wadah organisasi pemuda biasa.

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Pilkades Serentak Rawan Gugatan Hukum, BPD Di Sukoharjo Sambat Dewan

Perwakilan Badan Persmuyawaratan Desa (BPD) audensi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Selasa (8/9).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer