
RADARSUKOHARJO.COM – Kabupaten Sukoharjo masih rawan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo meminta semua ASN di Kabupaten Sukoharjo untuk menghindari hal-hal yang berpotensi keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN), Kamis (21/9). Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota. Kabupaten Sukoharjo tidak masuk dalam daftar itu, namun tidak berarti Sukoharjo tidak rawan terhadap pelanggaran netralitas ASN.
”Dalam launching kerawanan netralitas ASN memang Sukoharjo tidak masuk dalam daerah rawan netralitas ASN, tetapi ini tidak berarti bahwa Sukoharjo tidak rawan terhadap netralitas ASN,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Rochmat Basuki, Minggu (24/9).
Menurut Rochmad, pelanggaran netralitas ASN termasuk dalam empat kerawanan yang dideteksi dalam IKP pada 2022 lalu, yaitu politik uang, isu SARA, netralitas ASN dan hoax. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tetap menerapkan langkah-langkah antisipasi terhadap semua jenis kerawanan tersebut.
”Apalagi dalam IKP 2022 Sukoharjo masuk kategori tinggi terhadap netralitas ASN ini,” beber Rochmad.
Rochmad menambahkan, antisipasinya yakni dengan cara sosialisasi dan membangun koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder yang berkepentingan dalam netralitas ASN agar dalam pemilu nanti ASN benar-benar bersikap netral sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian juga menjadikan IKP 2022 dan IKP netralitas ASN yang baru saja diluncurkan di Manado sebagai early warning system atau peringatan dini yang digunakan sebagai haluan dalam menerapkan langkah-langkah antisipasi.
”Harapan kami kepada semua ASN di Kabupaten Sukoharjo untuk menghindari hal-hal yang berpotensi kepada keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu, sehingga ASN betul-betul bersikap netral dan bersikap sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan bebas dari kepentingan,” tandasnya. (kwl/adi)




