Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Sukoharjo Ingatkan Parpol segera Turunkan APS

Iwan Kawul
Penulis: Iwan Kawul❯
DIBEREDEL: APS parpol peserta Pemilu 2024 yang diberedel Satpol PP Sukoharjo, belum lama ini.
DIBEREDEL: APS parpol peserta Pemilu 2024 yang diberedel Satpol PP Sukoharjo, belum lama ini.

RADARSUKOHARJO.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo beri warning partai politik (parpol) kontestan Pemilu 2024, untuk segera menurunkan alat peraga sosialisasi (APS). Terutama yang mengandung unsur ajakan.


Advertisement

Andai sampai hari Kamis (9/11) peringatan tersebut tidak diindahkan, maka APS bersangkutan akan diberedel.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Sukoharjo Supriyanto menjelaskan, sudah berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP), kemarin (6/11). Terkait potensi penurunan APS yang mengandung unsur ajakan.

“Karena saat ini kan belum memasuki tahapan kampanye. Maka APS yang ada harus ditertibkan,” tegas Supriyanto saat ditemui usai koordinasi di kantor satpol PP Kabupaten Sukoharjo, kemarin.

Advertisement

Menurut Supriyanto, bawaslu juga sudah bersurat ke seluruh parpol peserta Pemilu 2024. Surat itu isinya peringatan kepada parpol untuk menurunkan APS secara mandiri.

Jika APS tidak diturunkan, maka bawaslu dan satpol PP akan bertindak tegas. Memberedel APS secara paksa. Apalagi bawaslu dan satpol PP sudah menyiapkan tim untuk itu. “Kami beri waktu 3 x 24 jam untuk menurunkan APS,” imbuhnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sukoharjo Eko Budiyanto menambahkan, pantauan di lapangan, APS yang mengandung unsur ajakan masih menjamur. “Contohnya ada gambar paku untuk mencoblos, nomor urut, tanda centang, dan sebagainya,” bebernya.

Advertisement

Sementara itu Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo Heru Indarjo menyebut pemasangan alat peraga kampanye (APK) telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 55 Tahun 2018. Telah mengalami perubahan dalam Perbup No. 6 Tahun 2019 yang ditandatangani pada 1 Maret 2019.

Regulasinya menyebut APK parpol dilarang dipasang di pohon pelindung, tiang listrik, tempat ibadah, fasilitas umum, hingga white area. Khusus white area di Sukoharjo, meliputi Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Diponegoro Kartasura.

Berikutnya Jalan Ahmad Yani Kartasura, Jalan Veteran Sukoharjo, dan Jalan Tanjunganom hingga batas Kota Solo. Kemudian jalan protokol yang dilarang memasang APK, meliputi Jalan Merak Raya, Jalan Palem Raya, Jalan Cemara Raya, dan Jalan Ir. Soekarno. Semuanya di Solo Baru, Kecamatan Grogol. (kwl/fer)

Advertisement

Artikel Terkait

Ada Temuan TPS Tak Ramah Disabilitas, segera Laporkan Bawaslu!

Ada Temuan TPS Tak Ramah Disabilitas, segera Laporkan Bawaslu!

Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki menjelaskan, setiap warga negara punya hak yang sama dalam demokrasi dan penyelenggaraan pemilu, termasuk penyandang disabilitas.

Deadline Pemutakhiran Data 25 Juni 2026, KPU Sukoharjo Surati Parpol

Deadline Pemutakhiran Data 25 Juni 2026, KPU Sukoharjo Surati Parpol

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo mengatakan, pemutakhiran data parpol merupakan bagian dari upaya menjaga validitas dan akurasi data politik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Penerapan Pembatasan Penggunaan Mobil Dinas di Sukoharjo, Satpol PP dan Inspektorat Belum Temukan Pelanggaran

Penerapan Pembatasan Penggunaan Mobil Dinas di Sukoharjo, Satpol PP dan Inspektorat Belum Temukan Pelanggaran

Hasil pemantauan terpadu sepanjang akhir pekan kemarin menunjukkan indikator tingkat kepatuhan yang cukup baik dari kalangan ASN.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer