
RADARSOLO.COM – Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo resmi menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan oleh Maryono, mantan Direktur Percada Sukoharjo, terkait statusnya sebagai tersangka.
Putusan ini dibacakan oleh hakim tunggal Prasetyo Utomo dalam sidang yang digelar pada Kamis (10/4/2025).
Dalam amar putusannya, hakim menolak seluruh dalil gugatan yang dilayangkan kuasa hukum Maryono.
Termasuk keberatan atas proses penetapan tersangka, audit kerugian negara, hingga polemik masa jabatan.
"Ada gugatan mengenai penetapan tersangka yang dianggap tidak sah karena belum ada pemeriksaan sebagai calon tersangka, juga hasil audit harus dari BPK dan masa jabatan direktur—semua ditolak oleh hakim," ujar Iwan Darmawan, Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Sukoharjo.
Menurut hakim, penetapan tersangka tetap sah meskipun belum dilakukan pemeriksaan awal sebagai calon tersangka. Hal ini sesuai dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, permintaan agar audit dilakukan oleh BPK dan bukan Inspektorat dinilai sudah masuk dalam pokok perkara. Oleh karena itu, keberatan tersebut tidak bisa dikabulkan di ranah praperadilan.
"Dengan putusan ini, maka tindakan penyidik Kejari Sukoharjo, termasuk penetapan tersangka terhadap MR, sudah sah," tegas Iwan.
Kasi Pidana Khusus Kejari Sukoharjo, Bekti Wicaksono menambahkan, pasca-putusan ini, pihaknya segera melanjutkan pemeriksaan yang sempat tertunda.
"Surat panggilan ketiga akan segera kami layangkan. Statusnya akan diperiksa sebagai tersangka," kata Bekti.
Terkait kemungkinan penahanan setelah pemeriksaan, Kejari masih akan melihat situasi di lapangan dan memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan dengan melibatkan tim medis.
Untuk diketahui, Maryono ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan dana yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp10,6 miliar.
Dugaan tersebut terjadi dalam periode ia menjabat sebagai Direktur Percada Sukoharjo dari tahun 2018 hingga 2023.
Menanggapi hasil sidang, M Kalono selaku kuasa hukum Maryono mengaku menerima putusan hakim, meskipun merasa keberatan atas dasar nalar hukum yang dipakai.
"Meskipun sulit bagi kami untuk menerima putusan itu secara nalar, tetapi kami menghormati putusan hakim PN Sukoharjo," ujarnya.
Kalono menegaskan, audit kerugian negara semestinya dilakukan oleh BPK, bukan Inspektorat.
Ia menilai tindakan Inspektorat tidak bisa dijadikan dasar hukum menetapkan jumlah kerugian negara.
"Memang boleh Inspektorat melakukan audit, tetapi yang tidak boleh adalah menyampaikan kerugian negara. Karena itu bukan kewenangannya," tutup Kalono. (kwl)




