Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Wonogiri: Klaim "Nyawiji" Antara Josss & Harjo Picu Sengketa

P
Audiensi dua paslon bupati-wakil bupati bersama KPU dan Bawaslu Sabtu (26/9).
Audiensi dua paslon bupati-wakil bupati bersama KPU dan Bawaslu Sabtu (26/9).
WONOGIRI – Kedua pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Pilkada Wonogiri tetap bisa berkampanye, meski deklarasi kampanye damai sempat buyar pada Sabtu (26/9). KPU masih akan mempertemukan kedua paslon agar masalah klaim kata "Nyawiji" tidak berlarut-larut.

Sekadar informasi, deklarasi kampanye damai yang semestinya diikuti dua paslon Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) dan Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) di kantor KPU Wonogiri, Sabtu lalu buyar. Baik paslon Josss dan Harjo batal membacakan deklarasi kampanye damai. Disebabkan kata "Nyawiji" yang menjadi bagian di alat peraga kampanye (APK) Harjo yang tidak disepakati oleh tim pemenangan Josss.

Saat itu, Ketua Tim Pemenangan Josss Sriyono tidak sepakat dengan penggunaaan kata "Nyawiji" yang digunakan di APK kubu Harjo. Lengkapnya berbunyi "Saiyeg Saeka Kapti, Nyawiji Milih Nomer Siji". Sriyono menyebut pihaknya sudah mem-branding paslon Josss dengan kata "Nyawiji". Selain itu, petahana Joko Sutopo kerap menggunakan kalimat Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri sebagai penyemangat pemersatu dalam membangun Kota Sukses.

Akhirnya KPU menunda acara deklarasi dan mengajak kedua paslon serta perwakilan tim pemenangan untuk beraudiensi. Tapi hasilnya buntu. Hingga akhirnya acara ditutup dengan doa oleh Ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetyo Adi.

Toto mengatakan, kedua paslon bisa melakukan kampanye meskipun tanpa adanya deklarasi ataupun penandatanganan nota kesepakatan kampanye damai yang dilakukan. ”Tetap bisa kampanye. Deklarasi kampanye damai itu kan bukan tahapan. Itu upaya KPU untuk membangun komitmen bersama secara simbolis. Kemarin kan sudah kami tutup dengan doa,” ungkap Toto.

Dia menegaskan, kampanye tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 dan Nomor 13 Tahun 2020. Jika kampanye tidak dilakukan secara daring dan digelar di ruangan atau gedung tertutup, maksimal keseluruhan peserta adalah 50 orang. Jarak antarpeserta harus diatur setidaknya 1 meter.

”Wajib menggunakan masker juga. Sarana sanitasi juga harus disediakan dan memadai. Mematuhi protokol kesehatan,” jelas dia.

Kampanye yang dilarang seperti rapat umum, pentas seni, panen raya ataupun konser musik. Juga dilarang kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah. Perlombaan dan peringatan hari ulang tahun partai politik pun dilarang. Termasuk gerak jalan santai ataupun sepeda santai juga dilarang.

Terkait klaim kata Nyawiji, Toto mengaku akan kembali menggelar mediasi. ”Mungkin Senin atau Selasa. Intinya kami siap memfasilitasi musyawarah yang akan dilakukan,” kata Toto.

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub mengatakan, ada potensi sengketa atas kejadian saling klaim kata "Nyawiji". ”Objek sengketa adalah keputusan KPU. Dalam konteks ini KPU belum membuat keputusan terkait alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Persoalan sengketa diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Sengketa khusus pilkada itu bisa paslon dengan KPU atau paslon dengan paslon,” kata Ali. (al/adi/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bawaslu Wonogiri Terima Surat Kaleng Dugaan Politik Uang Pilkades

Bawaslu Wonogiri Terima Surat Kaleng Dugaan Politik Uang Pilkades

Pilkades memiliki regulasi dan mekanisme pengawasan tersendiri. Penyelenggaraan Pilkades mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan turunannya.

Sengketa Ledoksari, DPRD Soroti Sertifikat Hak Pakai KAI

Sengketa Ledoksari, DPRD Soroti Sertifikat Hak Pakai KAI

DPRD Solo mendorong penelusuran dasar hukum klaim PT KAI dan riwayat penguasaan lahan warga Ledoksari sebelum penertiban dilakukan.

PT KAI Pagari Lahan Bersengketa, Warga Ledoksari Protes Masih Proses Hukum

PT KAI Pagari Lahan Bersengketa, Warga Ledoksari Protes Masih Proses Hukum

Sengketa lahan Ledoksari masih bergulir di PN Surakarta. Pemagaran oleh KAI dipersoalkan warga, sementara Pemkot menyebut proses dilakukan secara humanis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer