Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Pilkada: Libatkan ASN, Kades, KPPS
P
Penulis: Perdana Bayu Saputra❯

Laporan yang masuk ke Bawaslu Wonogiri, diketahui oknum aparatur sipil negara (ASN), kepala desa (kades), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diduga hadiri kegiatan konsolidasi salah satu paslon di Kecamatan Giritontro.
Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub menjelaskan, laporan tersebut hasil objek pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Giritontro. Saat ini, kasus dugaan pelanggaran pilkada tersebut sudah diregister melalui nomor register 03/TM/PB/Kab/14.34/xi/2020.
“Hari ini (kemarin) kami register menjadi sebuah temuan dugaan pelanggaran. Ini juga baru selesai pembahasan pertama dengan tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu),” ungkapnya.
Hasil temuan ini segera ditindaklanjuti. Total 12 orang bakal dipanggil untuk klarifikasi. “Dari laporan yang masuk, ada seorang orang oknum ASN, lima orang oknum kepala desa, lima orang oknum KPPS, dan seorang penyelenggara kegiatan,” imbuh Ali.
Oknum KPPS itu, lanjut Ali, diduga melanggar kode etik. Sedangkan oknum ASN dan oknum kades yang hadir diduga melanggar perihal perbuatan yang bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
Padahal, larangan ASN dan kades menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tertuang di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Pada pasal 71 ayat 1 tertulis pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
“Ini kan sudah pembahasan pertama. Akan kami verifikasi tiga hari. Di hari terakhir itu, bakal kami lakukan pembahasan kedua. Untuk menentukan status pelanggarannya,” terangnya.
Ali menegaskan, Bawaslu tak segan menindak tegas belasan orang yang dipanggil tersebut. Jika terbukti melanggar aturan yang ada. “Siapapun kalau ada yang melanggar, ya kami tindak. Tidak ada tebang pilih. Kalau sesuai dengan aturan, kami tidak akan mundur,” tegasnya. (al/fer/ria)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



