Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Pilkada: Libatkan ASN, Kades, KPPS

P
Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub.
Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub.
WONOGIRI – Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri menemukan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) pada acara konsolidasi salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Wonogiri. Belasan orang bakal dimintai keterangan terkait dugaan tersebut.

Laporan yang masuk ke Bawaslu Wonogiri, diketahui oknum aparatur sipil negara (ASN), kepala desa (kades), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diduga hadiri kegiatan konsolidasi salah satu paslon di Kecamatan Giritontro.

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub menjelaskan, laporan tersebut hasil objek pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Giritontro. Saat ini, kasus dugaan pelanggaran pilkada tersebut sudah diregister melalui nomor register 03/TM/PB/Kab/14.34/xi/2020.

“Hari ini (kemarin) kami register menjadi sebuah temuan dugaan pelanggaran. Ini juga baru selesai pembahasan pertama dengan tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu),” ungkapnya.

Hasil temuan ini segera ditindaklanjuti. Total 12 orang bakal dipanggil untuk klarifikasi. “Dari laporan yang masuk, ada seorang orang oknum ASN, lima orang oknum kepala desa, lima orang oknum KPPS, dan seorang penyelenggara kegiatan,” imbuh Ali.

Oknum KPPS itu, lanjut Ali, diduga melanggar kode etik. Sedangkan oknum ASN dan oknum kades yang hadir diduga melanggar perihal perbuatan yang bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Padahal, larangan ASN dan kades menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tertuang di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Pada pasal 71 ayat 1 tertulis pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Ini kan sudah pembahasan pertama. Akan kami verifikasi tiga hari. Di hari terakhir itu, bakal kami lakukan pembahasan kedua. Untuk menentukan status pelanggarannya,” terangnya.

Ali menegaskan, Bawaslu tak segan menindak tegas belasan orang yang dipanggil tersebut. Jika terbukti melanggar aturan yang ada. “Siapapun kalau ada yang melanggar, ya kami tindak. Tidak ada tebang pilih. Kalau sesuai dengan aturan, kami tidak akan mundur,” tegasnya. (al/fer/ria) 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Netralitas ASN hingga BPD Diawasi, Camat Sukoharjo Ikut Bertanggung Jawab Pilkades Serentak

Netralitas ASN hingga BPD Diawasi, Camat Sukoharjo Ikut Bertanggung Jawab Pilkades Serentak

Jelang Pilkades Serentak 2026, Pemkab Sukoharjo menerbitkan surat edaran yang mewajibkan ASN, anggota BPD, dan perangkat desa menjaga netralitas.

Pemkab Karanganyar Mutasi 33 ASN, Bupati Rober Beri Pesan Khusus

Pemkab Karanganyar Mutasi 33 ASN, Bupati Rober Beri Pesan Khusus

Bupati Karanganyar Rober Christanto memutasi 33 pejabat di ASN, Kamis (5/11/2026). Bupati beri pesan khusus.

Wonogiri Go Keren Diluncurkan, ASN Diajak Lindungi Minimal Satu Pekerja Rentan

Wonogiri Go Keren Diluncurkan, ASN Diajak Lindungi Minimal Satu Pekerja Rentan

Program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan semangat gotong royong untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer