Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SM didakwa melakukan tindak pidana korupsi kegiatan prona di Kecamatan Giriwoyo, pada 2016. Bersama dengan SK yang saat itu menjabat kades.
“Kedua terdakwa diduga melakukan melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kekuasaannya. Memungut uang kepada masyarakat dan melawan hukum. Nilainya Rp 282.207.750,” kata Kepala Kejari (Kajari) Wonogiri Porman Patuan Radot, Rabu (9/11).
SM dan SK didakwa melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Atau pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. “Jadwal persidangan kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” imbuh Porman.
Sebelumnya, Kejari Wonogiri menerima pelimpahan berkas tahap dua kasus pungutan liar (pungli) prona pada 2016, dari penyidik Polres Wonogiri. Terdapat dua tersangka atas kasus tersebut, yakni SM dan SK. Diketahui, keduanya ditahan di Lapas Kelas IIB Wonogiri selama 20 hari. (al/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




