Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Wonogiri Larang Kendaraan Dinas Dipakai untuk Mudik

Tri Wahyu Cahyono
Penulis: Tri Wahyu Cahyono❯
Bupati Wonogiri Joko Sutopo
Bupati Wonogiri Joko Sutopo
RADARSOLO.ID-Bupati Wonogiri Joko Sutopo tegas melarang kendaraan dinas (randis) untuk mudik Lebaran. Hal tersebut dikuatkan dengan surat edaran dari bupati terkait gratifikasi.

"Ya, mobil dinas tidak boleh digunakan untuk mudik," terangnya belum lama ini.

Potensi mudik menggunakan randis, kata bupati, kecil. Sebab, mayoritas pegawai di lingkungan Pemkab Wonogiri adalah warga Kota Sukses.

“Kebanyakan kan juga orang-orang lokal. Ibaratnya ya tidak pakai mudik, aman,” kata Joko Sutopo.

Meski begitu, bupati mengatakan, masyarakat bisa mengadukan jika ada yang melanggar hal tersebut. "Foto saja, laporkan langsung kepada kami. Beres terkait hal itu. Bisa kena sanksi juga," tegasnya.

Sementara itu, beredar Surat Edaran (SE) Bupati Wonogiri Nomor 2141 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Lingkungan Pemkab Wonogiri.

Dalam SE itu disebutkan, pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Apabila aparatur sipil negara/penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu, dilarang adanya permintaan dana dan atau hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya. Baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

"Kebijakan ini mengacu kebijakan di atasnya atau regulasi yang ada," terang bupati. (al/wa)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Netralitas ASN hingga BPD Diawasi, Camat Sukoharjo Ikut Bertanggung Jawab Pilkades Serentak

Netralitas ASN hingga BPD Diawasi, Camat Sukoharjo Ikut Bertanggung Jawab Pilkades Serentak

Jelang Pilkades Serentak 2026, Pemkab Sukoharjo menerbitkan surat edaran yang mewajibkan ASN, anggota BPD, dan perangkat desa menjaga netralitas.

Pemkab Karanganyar Mutasi 33 ASN, Bupati Rober Beri Pesan Khusus

Pemkab Karanganyar Mutasi 33 ASN, Bupati Rober Beri Pesan Khusus

Bupati Karanganyar Rober Christanto memutasi 33 pejabat di ASN, Kamis (5/11/2026). Bupati beri pesan khusus.

Wonogiri Go Keren Diluncurkan, ASN Diajak Lindungi Minimal Satu Pekerja Rentan

Wonogiri Go Keren Diluncurkan, ASN Diajak Lindungi Minimal Satu Pekerja Rentan

Program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan semangat gotong royong untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer