Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Ya, mobil dinas tidak boleh digunakan untuk mudik," terangnya belum lama ini.
Potensi mudik menggunakan randis, kata bupati, kecil. Sebab, mayoritas pegawai di lingkungan Pemkab Wonogiri adalah warga Kota Sukses.
“Kebanyakan kan juga orang-orang lokal. Ibaratnya ya tidak pakai mudik, aman,” kata Joko Sutopo.
Meski begitu, bupati mengatakan, masyarakat bisa mengadukan jika ada yang melanggar hal tersebut. "Foto saja, laporkan langsung kepada kami. Beres terkait hal itu. Bisa kena sanksi juga," tegasnya.
Sementara itu, beredar Surat Edaran (SE) Bupati Wonogiri Nomor 2141 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Lingkungan Pemkab Wonogiri.
Dalam SE itu disebutkan, pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
Apabila aparatur sipil negara/penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan sesuai dengan aturan yang ada.
Selain itu, dilarang adanya permintaan dana dan atau hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya. Baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
"Kebijakan ini mengacu kebijakan di atasnya atau regulasi yang ada," terang bupati. (al/wa)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




