Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Wonogiri: Sinkronisasi DP4 dan DPT Picu Kekotoran Data Pemilih

Iwan Adi Luhung
Penulis: Iwan Adi Luhung❯
Panwascam di Wonogiri menyimak materi saat rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan pengawasan Mutarlih, Senin (15/7/2024).
Panwascam di Wonogiri menyimak materi saat rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan pengawasan Mutarlih, Senin (15/7/2024).

RADARSOLO.COM-Bawaslu Wonogiri memelototi data pemilih.


Advertisement

Sinkronisasi antara daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir berpotensi memicu kekotoran data.

Komisioner Bawaslu Wonogiri Slamet Mugiyono mengatakan, pihaknya mengundang seluruh Panwascam untuk mengikuti rakor persiapan penyusunan pengawasan mutarlih. Total ada 75 Panwascam yang diundang.

"Ini untuk persiapan evaluasi pengawasan terhadap tahapan coklit yang dilakukan Pantarlih," ujarnya, Senin (15)7/2024).

Advertisement

Itu juga untuk memitigasi titik rawan pelanggaran dalam penyusunan data pemilih yang akan dilakukan KPU Wonogiri pada 25 Juli 2024.

Menurut pria yang akrab disapa Mugi itu, kendala awal adalah KPU berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten tidak membuka data awal daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).

"Bawaslu punya, itu dari Bawaslu RI. Itu hasil koordinasi dengan KPU RI. Maka Panwas melakukan uji petik atau sampling," kata dia.

Advertisement

Uji petik itu dilakukan di daerah 3T (terisolasi, terentan dan terluar). Misalnya di ponpes, lapas, pinggir waduk dan daerah perbatasan provinsi lain.

"Itu menjadi dasar kita untuk memitigasi pelanggaran dalam penyusunan data pemilih," jelasnya.

Menurut Mugi, kegiatan tersebut sekaligus menghindari pemilih ganda.

Sebab, daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir dinilai sudah benar dan kemungkinan hanya berubah sedikit.

Namun, imbuh Mugi, karena aturannya harus ada sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, maka malah bisa mengotori data.

"Misalnya, warga yang sudah meninggal kan sudah dihapus dari DPT terakhir. Saat disinkronkan dengan DP4, muncul lagi, kan malah kotor. Mindon gaweni (kerjo dobel)," papar dia.

Memurut dia, jika KPU secara berjenjang membuka data itu, maka akan memudahkan Bawaslu secara berjenjang melakukan analisa.

Sebab tugas Bawaslu tak hanya sekedar mengawasi, mencegah, dan menindak, tapi juga menyempurnakan tugas KPU.

"Menyikapi ini, kita coba cari potensi data ganda. Juga data yang tidak memenuhi syarat tapi memenuhi syarat," kata dia. (al/wa)

Advertisement

Artikel Terkait

Bawaslu Solo Digugat soal Ijazah Jokowi, Begini Jawabannya

Bawaslu Solo Digugat soal Ijazah Jokowi, Begini Jawabannya

Bawaslu Solo menyiapkan eksepsi untuk menghadapi gugatan perdata terkait administrasi ijazah Jokowi. Sidang di PN Jakarta Pusat belum memasuki pokok perkara.

Aneh, 37 Warga Meninggal Masih Tercatat sebagai Pemilih

Aneh, 37 Warga Meninggal Masih Tercatat sebagai Pemilih

Bawaslu Solo menemukan 37 pemilih meninggal masih tercatat dalam daftar pemilih. KPU menetapkan 455.719 pemilih pada PDPB Triwulan III 2026.

Dongkrak Partisipasi Pengawasan, Bawaslu Karanganyar Gaet Pramuka lewat Askalu

Dongkrak Partisipasi Pengawasan, Bawaslu Karanganyar Gaet Pramuka lewat Askalu

Bawaslu Karanganyar membentuk komunitas Adhyasta Pramuka Pemilu (Askalu).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer