RADARSOLO.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solo menyiapkan argumentasi hukum untuk menghadapi gugatan perdata terkait persyaratan administrasi ijazah Joko Widodo (Jokowi) dalam proses pencalonan kepala daerah hingga presiden. Bawaslu Solo menghormati langkah hukum penggugat dan optimistis eksepsi yang disiapkan dapat diterima majelis hakim.
Perkara yang menyeret Bawaslu Solo bersama delapan pihak lainnya itu disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (14/10). Namun, persidangan belum memasuki pokok perkara karena penggugat berencana menambahkan saksi dan ahli.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, Bawaslu Solo berkedudukan sebagai tergugat VI.
Baca Juga: 19 Orang Kena OTT KPK Bareng Bupati Klaten Hamenang, Ada ASN dan Swasta
Penggugat menilai Bawaslu Solo lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap persyaratan administrasi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Gugatan itu juga mempersoalkan salinan ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan Jokowi sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden.
Menurut penggugat, salinan ijazah yang telah dilegalisasi tidak mencantumkan tanggal pengesahan. Kondisi tersebut dinilai sebagai cacat administrasi dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Solo Setyo Puji Santoso mengatakan, pihaknya telah mencermati pokok gugatan dan menyiapkan sejumlah argumentasi hukum untuk disampaikan di persidangan.
“Jika melihat pokok perkara yang ada dalam gugatan tersebut, ada beberapa catatan dari kami untuk kita sampaikan dalam persidangan nanti. Namun demikian, agenda persidangan kali ini belum masuk ke dalam substansi pokok perkara, sehingga kita masih mengikuti tahapan persidangan yang telah diagendakan,” ujarnya, Kamis (15/10).
Setyo menyatakan optimistis eksepsi atau keberatan hukum yang disiapkan Bawaslu Solo dapat diterima majelis hakim. Optimisme tersebut, kata dia, salah satunya didasarkan pada putusan pengadilan sebelumnya yang dinilai memiliki kesamaan substansi dengan perkara yang sedang dihadapi.
“Doakan saja semua berjalan lancar,” harapnya.
Gugatan tersebut diajukan Bonatua Silalahi bersama Moeryono Aladin. Selain Bawaslu Solo, pihak yang turut digugat antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, KPU DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, Bawaslu RI, Bawaslu DKI Jakarta, serta Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk rektor dan pihak terkait lainnya. (atn)
