RADARSOLO.COM- Bantuan keuangan untuk desa (Bankeudes) 2024 segera diluncurkan,
Sosialisasi terkait pencairan Bankeudes 2024 juga telah dilakukan di Pendapa Ageng, Jumat (27/9/2024).
Namun, tahun ini terjadi fenomena yang tak biasanya.
Dalam sosialisasi Bankeudes 2024 senilai Rp 22 miliar, lebih dari 50 persen desa tak hadir.
Bahkan desa-desa dari empat kecamatan, tak satupun yang hadir.
Yaitu desa-desa di Kecamatan Ngemplak, Juwangi, Simo dan Cepogo.
Dari 261 desa di Boyolali, hanya 89 kepala desa (kades) yang nampak dalam sosialisasi.
Kades Kedungpilang, Kecamatan Wonosamudro Rohadi Jatmiko mengatakan, baru kali ini ada Bankeudes yang salah satu anggarannya bersumber dari aspirasi anggota DPRD.
Sebelumnya, lanjut Rohadi, Bankeudes diserahkan ke kecamatan. Kemudian desa mengajukan permohonan ke kecamatan.
Menurut Rohadi, pihak desa tentu senang dengan adanya Bankeudes.
"Tetapi perlu dipahami, bahwa kades ini jabatan politis. Sekarang ini yang terjadi, pada 27 November ada hajatan besar (Pilkada),” jelasnya, Jumat (27/9/2024).
“Kami sebenarnya ingin berada di kondisi aman. Bolehkah (pencairan) Bankeudes) dilaksanakan setelah pemilihan, dan bolehkan dilaksanakan ditahun depan karena menjadi Silpa kami. Kenyataanya, kami kan terbentur kanan, terbentur kiri," beber Rohadi.
Baca Juga: Tidak Ada Kampanye Terbuka untuk Teguh Prakosa-Bambang Gage, Ini Dia Alasanya?
Sementara itu, dalam sosialisasi Bankeudes 2024 dihadiri Sekda Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani, kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), kepala Dispermasdes dan Inspektur Pembantu 1.
Dasar sosialisasi Bankeudes mengacu pada Perbup Nomor 66 Tahun 2022 tentang perubahan Perbup nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
"Pemerintah memang harus melaksanakan terkait kegiatan ini. Jadi kegiatan ini memang saya yang minta dilaksanakan,” ujar Wiwis.
“Kalau kebetulan ini masuk tahap kampanye (Pilkada), tidak ada urusan dengan kami (pemerintah). Kalau kami tidak sosialisasikan sekarang, tidak ada waktu lagi," tegas sekda Boyolali.
Wiwis memastikan, Bankeudes 2024 tidak ada kaitannya dengan muatan politis di masa kampanye Pilkada 2024.
Bagaimana dengan keinginan kades bahwa Bankeudes 2024 dicairkan setelah Pilkada 2024? Wiwis menegaskan bisa saja.
“Boleh, nggak masalah. Tapi masalahnya kan ini (Bankeudes) harus dipertanggungjawabkan sebagaimana APBD, Januari-Desember 2024. Ya harus diselesaikan di 2024, kan begitu,” urai Sekda Boyolali.
“Hanya saja kita ada waktu 3 bulan ini sangat riskan ya. Kami juga harus membahas APBD 2025," tambah Wiwis.
Ditambahkan Wiwis, tidak semua anggaran Bankeudes 2024 berasal dari aspirasi desa.
Sebagian lain merupakan usulan aspirasi dari dewan.
Kalaupun ada desa yang tidak mau mengajukan Bankeudes 2024, juga tak masalah.
"Jadi tergantung pengajuannya dari desa. Mungkin ada desa yang tidak butuh tidak mengajukan juga, ya tidak apa-apa,"ucap Wiwis. (rgl/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono