RADARSOLO.COM - Pemkab Boyolali menyiapkan realisasi program pengadaan bantuan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Saat ini tahapan program tersebut telah memasuki proses penjajakan pasar (market sounding).
Bupati Boyolali Agus Irawan menjelaskan, program pemberian seragam tanpa biaya ini dikawal secara intensif bersama jajaran Sekretariat Daerah (Sekda) agar dapat terlaksana sesuai rencana kerja pemerintah daerah.
Baca Juga: 30 Ide Poster Idul Adha 2026 Menarik dan Lucu, Lengkap Link Download Gratis
“Soal seragam gratis, kemarin sudah kita rapatkan dengan Sekda. Ini salah satu program kami. Nanti langsung konfirmasi ke kepala dinas pendidikan, Mas Kuncoro, untuk persiapannya seperti apa,” kata Agus Irawan, Senin (25/5/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan, tahapan market sounding diperlukan untuk menguji kesesuaian spesifikasi teknis kain dengan ketersediaan komoditas di pasar nasional.
“Hari ini masuk proses market sounding. Kita sampaikan spesifikasi untuk mengecek ketertarikan pasar terhadap pengadaan seragam ini,” ujar Dwi Hari Kuncoro.
Secara teknis, pagu anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Boyolali untuk mendanai program ini senilai Rp5,3 miliar untuk kebutuhan siswa baru tingkat SD, serta Rp5,8 miliar untuk kebutuhan siswa baru tingkat SMP.
Volume total barang yang akan dibeli disesuaikan secara presisi setelah data riil jumlah siswa hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) resmi diumumkan.
Proses pengadaan barang tidak menggunakan mekanisme lelang konvensional secara terbuka.
Melainkan memanfaatkan sistem e-katalog dengan skema mini kompetisi yang diproyeksikan selesai dalam tempo satu minggu.
“Ini bebas diikuti seluruh Indonesia, sepanjang punya lapak yang sesuai kebutuhan. Pasti banyak yang menawar,” jelas Kuncoro.
Paket bantuan yang akan diterima per siswa terdiri atas seragam OSIS lengkap, seragam Pramuka, dan seragam batik khas daerah.
Terkait spesifikasi output, siswa baru pada jenjang SMP akan menerima bantuan dalam bentuk potongan bahan kain, sedangkan siswa jenjang SD akan mendapatkan pakaian jadi.
Di sisi lain, legislatif memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap rantai pasok dan metode pengadaan seragam sekolah gratis.
Ketua Komisi IV DPRD Boyolali Suyadi mengonfirmasi bahwa seluruh pembiayaan program telah disepakati melalui plot APBD murni.
“Sesuai kesepakatan di APBD, seragam ini akan dibiayai APBD. Nanti kami monitor, baik dari sistem pengadaannya,” tutur Suyadi.
Komisi IV DPRD Boyolali memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif agar proses penyerapan pengadaan barang ini dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Aneka Karya.
Keterlibatan perusahaan daerah dinilai dapat meminimalkan spekulasi negatif serta memberikan kontribusi pendapatan balik bagi kas daerah.
“Kalau pengadaannya oleh BUMD, kalau ada selisih harga itu akan kembali sebagai dividen ke daerah. Harapannya seperti itu,” tambah Suyadi.
Pihak Disdikbud Boyolali saat ini masih merangkum hasil umpan balik dari para vendor market sounding sebelum menayangkan draf kontrak pengadaan secara resmi di laman e-katalog.
Seluruh paket seragam ditargetkan sudah terdistribusi kepada para siswa sebelum hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru dimulai. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono