RADARSOLO.COM – Dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam, nama Sultan Agung dikenang sebagai sosok raja besar yang membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan dan dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda melalui VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie).
Namun, arah sejarah berubah drastis setelah wafatnya Sultan Agung. Keterlibatan VOC dalam urusan internal Mataram mulai terlihat nyata pada masa pemerintahan Amangkurat I (1645–1677), putra Sultan Agung yang dikenal bertolak belakang dari ayahnya—baik secara karakter maupun kebijakan.
Perjanjian Awal Amangkurat I dengan VOC
Berbeda dari ayahnya yang tegas melawan dominasi asing, Amangkurat I justru membuka jalan bagi VOC untuk masuk lebih dalam ke urusan dalam negeri Kerajaan Mataram.
Sejak awal masa pemerintahannya, ia menandatangani perjanjian dengan VOC. Dalam perjanjian tersebut, Mataram mengakui keberadaan VOC dan bahkan mengizinkan intervensi politik Belanda di wilayah kekuasaannya.
Kebijakan ini menjadi titik awal semakin besarnya pengaruh VOC di tanah Jawa.
Puncak Dominasi VOC di Masa Amangkurat II
Situasi kian memburuk saat pemerintahan dilanjutkan oleh Amangkurat II. VOC bukan hanya sekadar pengamat politik internal kerajaan, tapi mulai mengambil alih kendali wilayah strategis, terutama pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, hingga ke bagian timur pulau.
VOC juga memonopoli ekspor beras Mataram, sumber daya utama kerajaan kala itu, dan menjadikan kerajaan semakin tergantung pada kekuatan asing.
Dalam upaya memperluas kontrolnya, VOC melakukan aneksasi wilayah secara bertahap. Hal ini sering dijustifikasi sebagai imbalan atas bantuan mereka menyelesaikan konflik internal keluarga kerajaan Mataram.
Abad ke-18: Intervensi VOC Merajalela
Sepanjang abad ke-18, intervensi VOC semakin merajalela. Mereka bahkan terlibat aktif dalam suksesi tahta, menentukan siapa yang layak menjadi raja.
Kebijakan adu domba ala devide et impera menjadi strategi utama VOC untuk menguasai Jawa dari dalam.
Salah satu dampak besar dari intervensi ini adalah meletusnya Perang Diponegoro pada 1825, sebagai akumulasi kekecewaan rakyat dan bangsawan terhadap dominasi asing di kerajaan.
Perjanjian Giyanti: Simbol Pecahnya Kerajaan Mataram
Puncak keterlibatan VOC ditandai dengan Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755.
Perjanjian ini membagi Kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan besar: Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.
Kesepakatan itu muncul dari konflik internal antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III, yang kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk memperlemah kekuatan kerajaan.
Dengan keberhasilan menciptakan perpecahan, VOC berhasil mempersempit wilayah Mataram sekaligus memperkuat posisi kolonialnya di Jawa. (arya)
Editor : Damianus Bram