Pemkab sempat dijanjikan bantuan Rp 50 miliar dari pemerintah pusat. Namun lantaran pandemi, anggarannya direfokusing untuk penanganan Covid-19.
Sedianya, Pemkab Karanganyar akan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka mendukung Borobudur sebagai destinasi superprioritas.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan. Salah satu poinnya mengembangkan Kawasan Subosukawonosraten (Kota Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten).
Khusus untuk Kabupaten Karanganyar dijanjikan Rp 150 miliar untuk pengembangan Pasar Kwadungan, pengembangan Agrobisnis Karangpandan, dan pengembangan Bumi Perkemahan Delingan.
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) Kabupaten Karanganyar Siti Maesaroh mengungkapkan, anggaran Rp 50 miliar untuk pengembangan agrobisnis di kompleks Terminal Mbangun Makhutoromo, tidak ada.
”Rencananya kegiatan itu dilakukan pada 2020. Mungkin karena kemarin pandemi dan banyak anggaran dari pusat yang di-refocusing. Karena kami cek langsung ke pemerintah pusat anggaran tersebut tidak muncul. Kelihatanya hanya Pasar Kwadungan saja akan dapat bantuan dari pusat,” kata Siti.
Siti mengaku sudah membuat rancangan dalam pengembangan ekowisata tersebut. ”Sudah kami buat detail engineering design (DED)nya. Ya seperti kawasan pertanian terpadu seperti itu,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Ari Wibowo menyampaikan, pemerintah mengembangkan lima kawasan untuk mendukung pariwisata Borobudur.
”Kami kawal untuk Karanganyar mendapat beberapa titik, seperti revitalisasi Pasar Kwadungan Rp 50 miliar. Pengembangan pertanian di kawasan terminal Mbangun Makuthoromo Rp 50 milliar. Dan pengembangan kawasan bumi perkemahan Delingan Rp 50 milliar. Di perpres nanti bisa lebih atau malah kurang tergantung perencanaan, DED, dan kesiapan daerah,” kata dia. (rud/adi/dam) Editor : Damianus Bram